Rencana Pemerintah DKI Jakarta membenahi pemukiman di sekitar waduk Pluit Jakarta Utara dinilai terlambat. Pembongkaran tersebut menyebabkan gesekan sosial dimasyarakat.
Wakil Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI jakarta,
Heriandi menyatakan, padatnya pemukiman kumuh dan berkembang menjadi tempat usaha di sana dikarenakan lambatnya pengawasan pemerintah DKI Jakarta.
"Luas waduk Pluit telah berkurang karena pemerintah tidak tegas dalam menjaganya sebagai daerah resapan air," ujar Heriandi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (18/5).
Bagi Heri, situasi banjir di tahun 2013 menyebabkan situasi fatal. Sehingga menyadarkan pemerintah kota Jakarta dan warga Jakarta untuk pentingnya normalisasi luas waduk Pluit. Bentuk tidak tegasnya terlihat ketika warga memiliki pengurus RT dan kartu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
"Ketidaktegasan pemerintah kota bisa diketemukan dengan diterbitkannya surat PBB, struktur warga (RT dan RW) juga alamat KTP waduk Pluit," tegasnya.
Menurut politisi PKB Jakarta Utara ini, dialog kekeluargaan antara pemda dan masyarakat perlu dilakukan terkait rencana relokasi bagi warga yang memiliki identitas resmi. Selain juga sosialisasi rencana rumah susun yang akan dibangun didekat lokasi waduk daru masa serah terimanya, hingga sarana pendukung.
"Pemda Jakarta harus tetap mengedepankan komunikasi intensif dengan warga resmi waduk Pluit untuk solusi adil dan kekeluargaan," tegasnya lagi.
Dirinya pun menginginkan oknum-oknum aparat dan preman yang berperan timbulnya pembiaran situasi kericuhan ditangkap. Termasuk yang membeking, menggangu atau melanggar rencana hasil dialog dengan warga waduk Pluit ini.
"Bagi oknum yang menghalangi, segera ditindak lah," tuturnya.[dem]
