Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin meminta Komite Hukum untuk mengawal kasus yang dihadapinya, yaitu terkait pelaporan pengurus provinsi (pengprov) ke Polda Metro Jaya atas dugaan pembuatan surat palsu.
"Saya tidak tau apa yang dilaporkan. Ini adalah urusan PSSI. Jadi untuk perkembangannya silahkan tanya ke Komite Hukum PSSI," katanya di Kantor PSSI Senayan Jakarta, Jumat.
Selama tiga hari terakhir, sedikitnya empat perwakilan pengprov PSSI yang melaporkan orang nomor satu di tubuh federasi ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pembuatan surat palsu, terkait pembekuan pengprov.
Pengprov pertama yang melaporkan Djohar Arifin Husin ke Polda Metro Jaya adalah perwakilan dari pengprov PSSI Sumatera Barat dan Bengkulu. Selanjutnya perwakilan pengprov Jawa Barat. Saat melaporkan didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Elza Syarief.
Setelah tiga perwakilan tersebut, giliran pengprov Lampung yang melaporkan mantan Sekjen KONI itu ke pihak kepolisian. Dengan demikian tinggal 10 pengprov PSSI yang dibekukan yang belum melaporkan Ketua Umum PSSI itu ke Polda Metro Jaya. Selain membawa permasalahan dugaan pembuatan surat palsu, perwakilan pengprov PSSI yang dibekukan juga menyegel Kantor PSSI yang berada di areal Gelora Bung Karno Jakarta.
"Apabila ada permasalahan sepakbola datang saja. Tidak ada kesan menghindar dari permasalahan yang ada. Perdamaian yang sudah terjadi di tingkat pusat seharusnya diikuti di tingkat daerah," kata Djohar, menambahkan.
Gejolak di tubuh PSSI ini kembali terjadi pasca-KLB di Jakarta, 17 Maret lalu. Permasalahan bermula saat PSSI dibawah pimpinan Djohari Arifin Husin membekukan 14 pengprov PSSI per 12 April lalu. Padahal kepengurusan pengprov ini adalah baru dan di antaranya dilantik sendiri oleh Djohar Arifin Husin. Dengan dibekukannya 14 pengprov kepengurusan baru ini maka kepengurusan pengprov lama sesuai dengan data KLB Jakarta, 17 Maret lalu kembali aktif.
[ant/wid]
