Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang digagas pemerintah sebagai kompensasi atas dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai sebagai wujud criminal mind (pemikiran kriminal) pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Sebagai Ketum Partai Demokrat, SBY berusaha merebut persepsi positif rakyat agar tetap memperoleh dukungan pada 2014 melalui BLSM. Ini adalah bentuk criminal mind. Harus kita kritisi!" ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens.
Peryataan itu disampaikannya pada Diskusi Dialektika Demokrasi bertema "BLT Untuk Kepentingan Rayat atau Parpol?" di Press Room DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5). Diskusi juga menghadirkan Menteri Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, DR. Rizal Ramli, Ketum PKPI Sutiyoso, dan anggota F-PDIP DPR Maruarar Sirait.
Dia menjelaskan skandal korupsi yang bertubi-tubi membelit para petinggi Demokrat dipastikan akan mempengaruhi perolehan suara partai penguasa ini pada 2014. Sebagai Ketum, SBY harus mencari segala cara untuk mempertahankan suara, minimal setengah dari yang diperoleh pada Pemilu 2009.
"Kalau kita tanya rakyat, pasti tidak setuju harga BBM dinaikkan. Namun rakyat juga senang dengan bantuan tunai. Maka BLSM adalah cara instan rezim SBY untuk merebut persepsi positif rakyat agar tetap bisa mempertahankan suara pada 2014. Secara peraturan dan perundang-undangan memang tidak ada yang dilanggar. Tapi pada dasarnya, dia menggunakan uang negara untuk kepentingan partainya. Inilah yang saya sebut dengan criminal mind," papar Boni.
[dem]
