Berita

hendardi/ist

Politik

OPM di Oxford Tidak Penting, Segerakan Dialog Jakarta-Papua

RABU, 08 MEI 2013 | 22:58 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Kabar Organisasi Papua Merdeka (OPM) membuka kantor di Inggris tidak perlu disikapi secara berlebihan.

Begitu disampaikan Ketua Setara Institute, Hendardi, dalam pesan elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Rabu (8/5). Dia mengatakan, dalam perspektif hukum internasional, pembukaan kantor OPM di Oxford tidak akan berimplikasi apapun karena mereka bukanlah subyek hukum internasional yang memiliki hak dan bargaining kokoh di dunia internasional.

"Aktivitas pegiat OPM di Inggris, Belanda, dan beberapa negara lainnya, sebenarnya tidak lebih kumpulan warga Papua dan simpatisannya yang menaruh keprihatinan sama terhadap kondisi Papua. Saat ini, tidak ada kekuatan nyata di Papua yang memperjuangkan pemisahan Papua dari NKRI," kata dia


Namun demikian, kata Hendardi, langkah Kementerian Luar Negeri untuk memastikan tidak adanya intervensi dari Inggris tetap diperlukan.

Dikatakannya, langkah pemerintah sudah tepat dan harus terus dimonitor untuk memastikan aktivitas para pegiat OPM tidak semakin destruktif bagi terwujudnya dialog Jakarta-Papua.

"Isu Papua adalah isu ketidakadilan, mismanagement tata kelola pemerintahan, dan belum adanya langkah progresif pemerintah pusat mengatasi segenap permasalahan di Papua," imbuhnya.
 
Lebih lanjut Hendardi mengatakan, pembukaan kantor OPM di Oxford akan merusak upaya-upaya dialog yang selama ini digagas untuk merumuskan penyelesaian persoalan di Papua. Hal lain yang jauh lebih utama adalah pemerintah Indonesia harus menunjukkan keseriusan dalam menyikapi tuntutan sebagian besar aspirasi masyarakat Papua.

"Segera atasi persoalan ketidakadilan, penyelesaian pelanggaran HAM, dan akselerasi pembangunan di segala bidang di Papua," imbau dia. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya