Berita

twedy noviady/ist

Politik

Menggerebek Markas PMII, Polisi Pisahkan SBY dari Rakyat

KAMIS, 02 MEI 2013 | 20:11 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengecam dan mengutuk keras penggerebekan Sekretariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Situbondo. Ketua Presidium GMNI Twedy Noviady menyatakan, penggerebekan oleh polisi yang dilakukan untuk membubarkan para mahasiswa yang hendak menyampaikan aspirasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu bertentangan dengan Konstitusi dan memperburuk perkembangan demokrasi di Indonesia.

"Atas nama keluarga besar GMNI saya sampaikan rasa simpatik untuk kawan-kawan PMII. Kita prihatin masih ada aparat yang bertindak represif," kata Twedy kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu, Kamis (2/5).

Dia mengatakan tidak semestinya polisi menggerebek markas PMII Situbondo karena aksi turun ke jalan para aktivisnya untuk menyampaikan aspirasi merupakan hak yang dijamin oleh Undang-undang. Sebaliknya, harusnya polisi mengawal aksi tersebut, bukan malah melakukan tindakan pembungkaman.

"Polisi sudah salah menerjemahkan maksud dari pengamanan presiden. Pengamanan presiden iya, tapi bukan dengan cara-cara memisahkan presiden dengan rakyatnya. Harusnya, yang dilakukan adalah bagaimana mengamankan presiden tapi tetap dekat dengan rakyatnya," tegas dia.

Twedy melihat tidak ada korelasi tidak adanya izin aksi yang disampaikan pihak Polres Situbondo dengan penggerebekaan yang mereka lakukan. Hal ini tak lain adalah pola-pola rezim Orde Baru. Tindakan represif aparat tak lain adalah kepanikan penguasa.

Twedy menegaskan GMNI punya sikap dan agenda yang sama dengan PMII se Tapal Kuda menuntut penyelesaian kasus Centurygate dan skandal korupsi besar lainnya. Dari awal hingga saat ini, pihaknya mendesak pemerintah dan penegak hukum menuntaskan kasus Century. Tidak terselesaikannya kasus tersebut akan menjadi luka sejarah Indonesia dan ditanggung oleh generasi bangsa.

"Kawan-kawan PMII harus meminta klarifikasi dari kepolisian sehingga ada pengertian yang sama atas kejadian itu, dan tidak muncul keganjilan di tengah masyarakat," demikian Twedy. [dem]


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya