Berita

Politik

Kacau, SBY Pengamal Setia Oligarki Politik

MINGGU, 21 APRIL 2013 | 18:36 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Presiden SBY dinilai inkonsisten. Di banyak kesempatan SBY mengemukakan teori dan idealisasi soal Demokrasi, namun pada kenyataannya mempraktikkan oligarki politik.

"SBY pemimpin kacau, inkonsisten dan pengamal setia praktik oligarki dan dinasti politik," kata Wakil Ketua Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Bidang Politik dan Jaringan, Ridwan Darmawan, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu, 21/4).

Pengangkatan Menko Perekonomian Hatta Rajasa sebagai pelaksana tugas menteri keuangan baru-baru ini jadi bukti SBY penganut setia praktik oligarki dan dinasti politik. Selain menjadi menteri ganda dengan pengangkatan tersebut, Hatta merupakan besan SBY.


Di Partai Demokrat, praktik oligarki dan dinasti politik yang dijalankan SBY malah sudah berlangsung lama. SBY menjadi ketua dewan pembina, ketua dewan kehormatan, majelis tinggi dan ketua umum. Edhie Baskoro Yudhoyono yang merupakan bungsunya, jadi sekjend. Terbaru, ada kabar SBY akan mengangkat salah satu adik ipar Ani Yudhoyono, Agus Hermanto, menjadi salah satu wakil ketua umum.

"Kacau, apa yang dipraktikkan SBY ini membuat makin tak menentunya arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia benar-benar mendekati status negara gagal," kata Ridwan.

Dia mencontohkan, Ujian Nasional yang seharusnya menjadi tolok ukur penyelenggaraan pendidikan sebagai alat mencerdaskan  bangsa sesuai mandat Konstitusi, terlaksana dengan kacau balau. Payahnya, itu terjadi di tengah ingar bingar lauching dan tweet pertama SBY di jejaring sosial Twitter. Dan sialnya, tak ada pernyataan pertanggungjawaban yang kongkrit dari SBY akan kejadian itu.

"Sudah banyak contoh-contoh yang menegaskan sikap inkonsistensi SBY dalam kaitannya sebagai presiden dan kepala negara. Terakhir, pengambilalihan Partai Demokrat padahal dia mengintruksikan agar menteri-menteri asal partai fokus urusan negara," katanya mengingatkan.

"Kelakuan SBY ini merupakan tonjokan paling serius bagi kaum reformis yang sejak awal kemunculannya, salah satunya adalah menolak bentuk-bentuk nepotisme," tegas Ridwa. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Steve Hanke Ungkit Lagi Keputusan IMF 1998, Klaim Rupiah Bisa Setara Dolar AS

Selasa, 30 Juni 2026 | 08:12

Gibran Ingin Generasi Muda Jadi Perekat Persatuan Bangsa

Selasa, 30 Juni 2026 | 08:06

Komut Pertamina Mochamad Iriawan Pastikan Kesiapan SAF dan Operasional B50 di Jawa Timur

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:57

Wall Street Berpesta! Dow Cetak Rekor

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:53

Nasib Nadiem Ditentukan di Sidang Vonis Hari Ini

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:42

Kekayaan AHY Naik Hampir Enam Kali Lipat, Kini Tembus Rp118,65 Miliar

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:29

STOXX 600 Menguat Tipis, Saham Teknologi dan Energi Topang Bursa Eropa

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:24

Jerman Tumbang, Paraguay Melaju ke Perempat Final Piala Dunia 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:14

Pimpin BEI 2026-2030, Jeffrey Hendrik Targetkan Pasar Modal Indonesia Tembus 10 Besar Dunia

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:02

Dana GCA Diklaim Bisa Stabilkan Nilai Tukar Rupiah

Selasa, 30 Juni 2026 | 06:48

Selengkapnya