. Rencana pemerintah menerapkan penyesuaian harga untuk kendaraan plat hitam tidak akan berjalan maksimal untuk menekan subsidi BBM, jika tidak dibarengi dengan pengendalian pembelian BBM oleh kendaran plat kuning dan sepeda motor.
"Saat ini jumlah kendaraan sepeda motor sudah mencapai 68,8juta unit. Belum lagi, jumlah kendaraan plat kuning. Harus ditetapkan jatah maksimal yang diperuntukan bagi jenis kendaraan itu," kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/3).
Selain itu dia mengatakan, sebaiknya pemerintah juga menjual BBM dengan RON 90 bagi kendaraan plat Hitam. Sehingga walau harga BBM dinaikan tetapi tetap ada nilai plus. Apalagi, BBM RON 90 lebih baik daripada RON 88 yang dikhususkan bagi sepeda motor dan kendaraan plat kuning.
"Bagi masyarakat jika premium RON 90 harganya ditetapkan dikisaran Rp 8.000 perliter atau subsidi maksimal hanya sebesar Rp 1.000 perliter, akan dapat diterima oleh kelompok ini, ketimbang membuat kebijakan menjual BBM bersubsidi dengan RON yang sama, tetapi dengan harga berbeda," ujarnya.
Sepanjang premium yang dijual kepada kendaraan plat hitam jenis RON yang berbeda dari RON pada BBM yang diperuntukan bagi sepeda motor dan kendaraan plat kuning. Menurut dia, masyarakat pemilik kendaraan plat hitam akan memakluminya sehingga tidak melukai rasa keadilan bagi mereka.
Sofyano menambahkan, pemerintah harus mensosialisasikan, bahwa tetap memberikan subsidi bagi pemilik kendaraan plat hitam, sebagai sikap tetap berpihak kepada setiap masyarakat di negeri ini.
"Penggunaan alat dan teknologi seperti RFID (alat kontrol pembelian BBM bersubsidi) mutlak harus dilakukan agar tidak terjadi masalah jika pembatasan dilakukan oleh manusia atau petugas SPBU," katanya.
Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bayu Priawan Djokosoetono mengatakan, pihaknya lebih memilih BBM dinaikan serentak dibandingkan dengan menjual dua harga BBM.
"Saya tidak setuju karena akan menimbulkan masalah, sebaiknya dinaikan saja sedikit tapi dampaknya besar bagi negara," katanya disela-sela acara persiapan Indonesia Young Leader Forum (IYLF).
Dia bilang, sebaiknya anggaran subsidi yang dicabut itu dialokasikan untuk sektor yang lebih memberikan manfaat seperti pembangunan infrastruktur, pembangkit tenaga listrik, transportasi dan subsidi pertanian. Menurutnya, kenaikan akan memberikan kepastian kepada pengusaha.
"Saat ini infrastruktur kita belum maksimal, diharapkan dengan dicabutnya subsidi BBM akan meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam negeri," katanya.
Apalagi, sebentar lagi Indonesia harus menghadapi Asean Economy Community (AEC) pada 2015. Di sana pemerintah harus bisa bersaing dengan negara-negara Asean lainnya.
[dem]
