Buronan yang Menghasilkan Panja

.Telah lahir: Panja Ketenagakerjaan BUMN di Komisi IX DPR RI. Itulah kesimpulan rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri BUMN tanggal 10 April lalu.

Saya senang dengan lahirnya Panja itu. Dengan Panja pembahasan masalah ketenagakerjaan di BUMN akan sangat mendalam. Panja tentu akan mendengarkan banyak pihak yang pantas didengar: tokoh-tokoh serikat pekerja, manajemen BUMN yang rugi, BUMN kecil, BUMN besar, BUMN yang mempraktikkan sistem ketenagakerjaan yang baik dan yang kurang baik, dan banyak pihak lagi.

DPR, khususnya Komisi IX, ten­tu lembaga yang sangat kritis yang bisa menyerap berbagai rea­litas di lapangan. Baik realitas te­na­ga kerja yang harus kian sejah­tera maupun realitas perusahaan yang harus dijaga pertumbuhan dan sustainabilitasnya.

Saya sendiri menyesal sempat terlalu lama jadi “buron” Komisi IX. Ternyata komisi ini sangat di­na­mis. Anggota-anggotanya menge­sankan. Banyak dokternya (saya lupa Komisi IX adalah ko­misi yang juga mengurus keseha­tan), in­telektualnya, dan begitu banyak wa­nitanya: cantik-cantik dan cerdas-cerdas.

Ada wakil ketua, Nova Riyanti Yusuf yang dokter ahli kesehatan ji­wa, ada Karolin Margret Natasa yang juga dokter, ada Chusnunia Chalim yang ustadzah, dan ba­nyak lagi. Dan jangan lupa ke­tua­nya sendiri: Ribka Tjiptaning yang juga dokter. Bahkan ada dok­ter Dinajani Mahdi yang ber­gelar pro­fesor, doktor, dan enam gelar mentereng lainnya.

Tentu, saya tahu apa yang ha­rus dibahas hari itu: outsourcing atau alih daya. Ketika saya men­jadi Di­rut PLN saya kaget: begitu banyak karyawan outsourcing-nya. Ke mana-mana, ke seluruh In­­donesia, saya bertemu dan ber­gaul dengan mereka.

Saya tahu apa yang mereka ala­mi: gaji jauh lebih kecil (diban­ding karyawan tetap), tidak jelas berapa lama akan bekerja di situ (ka­rena bisa saja tahun berikut­nya kontraknya tidak diperpan­jang), dan yang paling utama me­reka merasa diperlakukan tidak adil: mereka merasa bekerja lebih ke­ras dari karyawan tetap tapi gaji­nya jauh lebih kecil.

Tahun pertama di PLN, saya su­dah langsung bisa merumuskan ti­ga hal strategis itu. Saya me­rencanakan untuk dicarikan jalan keluar di tahun ketiga masa jaba­tan saya. Tahun pertama saya ha­rus memprioritaskan program mengatasi krisis listrik di seluruh Indonesia.

Tahun kedua saya harus me­nga­­tasi daftar tunggu yang jum­­lahnya jutaan. Sampai-sampai ha­rus dua kali melakukan pro­gram “sehari satu juta sam­bungan”. Itu sekaligus mengatasi problem percaloan yang sudah mendarah-mendaging. Tahun ketiga, ren­ca­na saya, menye­le­saikan outsourcing dan melahir­kan mobil listrik.
Tidak disangka-sangka saya harus meninggalkan PLN sebe­lum genap dua tahun menjabat di­rut. Saya harus menjadi menteri, meski sudah berusaha untuk bisa te­tap di PLN setahun lagi.

Waktu itu saya ingin ada per­bai­kan sistem tender untuk pe­rusahaan alih daya. Jangan mem­pertandingkan harga murah tapi kualitas pekerjaan. Bahkan gaji minimal sudah harus dipersyarat­kan dalam dokumen tender. Saya juga selalu mengajak karyawan tetap untuk bekerja lebih keras. “Jangan sampai teman-teman outsourcing mengatakan karya­wan tetap itu gajinya besar tapi tidak mau kerja keras,” kata saya.

Kini dengan dibentuknya Panja Ketenagakerjaan BUMN oleh Komisi IX, soal-soal itu akan bisa didalami lebih komprehensif. Sis­tem ketenagakerjaan di BUMN memang tidak seragam. Tergan­tung masing-masing BUMN.  Apa­lagi BUMN itu memang ane­ka-ria: bidang usahanya sangat luas. Industri bajanya tidak bisa di­sa­makan dengan industri per­ban­kan, penerbangan, perke­bu­nan, dan seter­usnya. Masing-ma­sing mem­punyai karakteristik­nya sendiri.

Sambil menunggu hasil Panja Ke­tenagakerjaan Komisi IX DPR, semua BUMN harus me­nyiap­kan perubahan-perubahan yang mung­kin harus terjadi. Tentu tidak tahun ini karena sis­tem angga­ran­nya sudah tidak me­mungkinkan direvisi. Lebih baik dan lebih siap kalau disiapkan untuk dimulai tahun depan.

Semua persoalan, semua pe­nga­­laman dan semua pemi­kiran harus disiapkan untuk ke­lan­caran kerja Panja Komisi IX. Inilah tahun kerja keras para direk­tur SDM di masing-masing BUMN. Kalau per­lu kurangi sedikit fasilitas di­reksi untuk yang satu ini.

Tapi saya juga bisa mem­ba­yang­­kan sulitnya BUMN-BUMN kecil yang masih serba sulit. Ja­ngankan memikirkan itu, kar­ya­wan tetapnya sendiri saja ma­sih jauh dari sejahtera. Bahkan ada BUMN yang baru tahun lalu bisa membayar karyawan tetap­nya dengan gaji tetap.

Itulah realitas perusahaan: yang besar sulit dengan kebe­sarannya, yang kecil sulit dengan keke­cilan­nya, dan yang sulit kian sulit de­ngan kesulitannya.

Paling enak adalah orang yang bisa menikmati segala ke­sulitan itu.