ahmad heryawan (kanan)/rmol
. Ahmad Heryawan alias Aher sejak awal yakin gugatan Rieke Diah Pitaloka terkait sengketa hasil pemilukada Jawa Barat bakal ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, gugatan itu tidak diperkuat dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan majelis hakim MK.
"Bahasa hukum itu bahasa rasional, bukan bahasa emosional," ucap Aher ketika ditemui di rumah dinasnya, Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (3/4).
Rieke yang berpasangan dengan Teten Masduki menggugat Aher yang berpasangan dengan Deddy Mizwar telah melakukan kecurangan dalam proses pemilukada secara masif, sistematis dan terstruktur di semua kabupaten/kota. Sebagai incumbent, Aher dituding melakukan money politic dengan memanfaatkan dana bantuan sosial.
Menurut Aher, tuduhan bahwa bantuan untuk guru sebagai money politic tidak kuat karena bantuan itu diberikan pada tahun 2011. Begitu pun terkait bantuan untuk 150 ribu guru honorer di SLTP di Bekasi. Bantuan ini diberikan atas permintaan mereka yang dananya memang sudah teralokasikan dalam APBD.
"Bansos kan sejak dulu sudah ada," katanya.
Tuduhan money politic di balik bantuan untuk desa juga lemah untuk dibuktikan. Dari 2350 desa yang dianggarkan menerima bantuan, hanya 45 desa yang dikucurkan dananya. Di desa-desa itu kebanyakan yang menang adalah Rieke, bukan dirinya.
Tudingan mengenai adanya pelibatan PNS dalam suksesinya, kata Aher, juga lemah secara hukum. Beberapa desa justru tidak dicairkan sejumlah dana yang menjadi jatahnya oleh pemerintah kota/kabupaten karena setelah penghitungan suara desa tersebut gagal memenuhi perolehan suara sesuai target atau perintah pejabat kabupaten/kota tersebut.
"Harusnya justru kita yang menggugat karena kita yang dirugikan. Di Indramayu ada calon yang melakukan itu secara masif. Di Cianjur dilakukan oleh calon lainnya. Di Majalengka sampai-sampai si calon mendapat 51 persen suara," ungkap Aher.
Tuduhan Rieke lainnya, bahwa pemilukada mematikan suara minoritas sejak awal juga diyakini Aher tidak didukung bukti-bukti. Terbukti, empat pemuka agama yang dihadirkan dalam sidang MK menyatakan tidak mengalami pembatasan-pembatasan.
"Ada gugatan buruh di pabrik tidak diliburkan, lah gugatannya kenapa disampaikan ke kita, harusnya disampaikan ke pabriknya. Alasan kenapa gubernur tidak mengeluarkan instruksi pabrik agar meliburkan pegawainya pada hari H pencoblosan juga aneh. Pencoblosan dilakukan hari Minggu, itu kan memang hari libur," demikian Aher.
[dem]
