Berita

presiden sby

Demokrat Bakal Semakin Jeblok Kalau Sampai SBY Tak Fokus Urus Negara

SENIN, 01 APRIL 2013 | 07:41 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Terpilihnya Presiden SBY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat sementara Edhie "Ibas" Baskoro tidak digeser dari posisi Sekretaris Jenderal semakin menegaskan politik Indonesia tidak bisa lepas dari sistem paternalistik dan politik dinasti.

Dengan berpasangannya ayah dan anak dalam jabatan tertinggi Demokrat, partai ini memperlihatkan sebuah upaya membangun sebuah partai keluarga.

"Fenomena di tubuh Demokrat saat ini merupakan tanda bahwa ada ketidakdewasaan dalam berdemokrasi," ujar peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity, Endang Tirtana, (Senin, 1/4).


Meski begitu, tekan Endang, hal ini adalah soal pilihan politik. Partai politik manapun bebas untuk memilih apakah ingin berdemokrasi secara dalam, atau tidak. Akan tetapi, secara ideal, partai politik seharusnya bisa mengedepankan profesionalitas yang misalnya diukur dari kapasitas personal dari sisi pengalaman berpolitik, kecemerlangan pengetahuan, dan bukan dari silsilah/hubungan keluarga.

"Pemakluman bisa saja terjadi dalam budaya masyarakat Indonesia dan menganggap politik dinasti adalah hal yang wajar, biasa saja," jelasnya.

Karena dalam banyak contoh di negara-negara Asia lainnya pun juga prakteknya demikian. Akan tetapi, regenerasi politik semacam ini sesungguhnya akan menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan tokoh yang sesungguhnya memiliki kemampuan lebih baik. 

Lebih jauh Endang menilai, dualisme jabatan SBY sebagai Presiden dan Ketua Umum Demokrat, merupakan strategi jangka pendek yang baik bagi partai untuk meredakan gejolak internal dan dalam upaya untuk menaikkan elektabilitas 15% untuk kepentingan 2014.

Akan tetapi jika hal ini berpengaruh dalam penurunan kinerja kepemimpinannya dalam menjalankan target-target pembangunan, tentu saja  menjadi bumerang bagi Partai Demokrat.

"Selanjutnya, fenomena ini semakin menunjukkan kepentingan pragmatis SBY sebagai ikon partai Demokrat, dimana sebelumnya dia melarang para menterinya agar jangan sibuk dalam mengurus partai, tapi sekarang justru SBY melanggar larangannya sendiri," demikian Endang. [zul]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya