Berita

presiden sby

Demokrat Bakal Semakin Jeblok Kalau Sampai SBY Tak Fokus Urus Negara

SENIN, 01 APRIL 2013 | 07:41 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Terpilihnya Presiden SBY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat sementara Edhie "Ibas" Baskoro tidak digeser dari posisi Sekretaris Jenderal semakin menegaskan politik Indonesia tidak bisa lepas dari sistem paternalistik dan politik dinasti.

Dengan berpasangannya ayah dan anak dalam jabatan tertinggi Demokrat, partai ini memperlihatkan sebuah upaya membangun sebuah partai keluarga.

"Fenomena di tubuh Demokrat saat ini merupakan tanda bahwa ada ketidakdewasaan dalam berdemokrasi," ujar peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity, Endang Tirtana, (Senin, 1/4).


Meski begitu, tekan Endang, hal ini adalah soal pilihan politik. Partai politik manapun bebas untuk memilih apakah ingin berdemokrasi secara dalam, atau tidak. Akan tetapi, secara ideal, partai politik seharusnya bisa mengedepankan profesionalitas yang misalnya diukur dari kapasitas personal dari sisi pengalaman berpolitik, kecemerlangan pengetahuan, dan bukan dari silsilah/hubungan keluarga.

"Pemakluman bisa saja terjadi dalam budaya masyarakat Indonesia dan menganggap politik dinasti adalah hal yang wajar, biasa saja," jelasnya.

Karena dalam banyak contoh di negara-negara Asia lainnya pun juga prakteknya demikian. Akan tetapi, regenerasi politik semacam ini sesungguhnya akan menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan tokoh yang sesungguhnya memiliki kemampuan lebih baik. 

Lebih jauh Endang menilai, dualisme jabatan SBY sebagai Presiden dan Ketua Umum Demokrat, merupakan strategi jangka pendek yang baik bagi partai untuk meredakan gejolak internal dan dalam upaya untuk menaikkan elektabilitas 15% untuk kepentingan 2014.

Akan tetapi jika hal ini berpengaruh dalam penurunan kinerja kepemimpinannya dalam menjalankan target-target pembangunan, tentu saja  menjadi bumerang bagi Partai Demokrat.

"Selanjutnya, fenomena ini semakin menunjukkan kepentingan pragmatis SBY sebagai ikon partai Demokrat, dimana sebelumnya dia melarang para menterinya agar jangan sibuk dalam mengurus partai, tapi sekarang justru SBY melanggar larangannya sendiri," demikian Endang. [zul]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya