Berita

Politik

Inilah Awal Hukum Rimba Berlaku di Indonesia

JUMAT, 29 MARET 2013 | 21:28 WIB | LAPORAN:

Mantan wakil presiden Jusuf Kalla menyakini masyarakat Indonesia mulai memasuki hukum rimba. Kekerasan dan tindakan main hakim sendiri selalu terjadi di banyak tempat.

"Awal dari hukum rimba adalah kalau selalu ramai-ramai menyerang, ramai-ramai membunuh. Menjadi sulit diselesaikan, dan kecenderungan begitu," kata JK usai menghadiri 'HUT ke-6 PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) di Sekretariat Bamusi, Jalan Pancoran Timur 41, Perdatam Jakarta, Jumat (29/3).

Menurutnya, aksi kekerasan yang banyak dilakukan belakangan ini baik itu oleh organisasi massa maupun orang-perorang merupakan akibat tidak adanya ketegasan hukum dari aparat berwenang.


"Ya tentu siapapun yang melaksanakannya apa itu ormas atau perorangan di situlah letaknya namanya penegakan hukum tegas. Kalau penegakan hukum tegas tidak dijalankan maka akan timbul hukum rimba," kata JK.

Politisi senior Partai Golkar itu mengharapkan agar pemerintah dapat memberi contoh yang baik kepada masyarakat dengan bersikap tegas dan patuh hukum. Mulai dari pimpinan tertinggi yakni presiden.

"Hanya itu yang bisa mengembalikan hukum itu kepada jalan yang benar sehingga orang tidak pelru bertindak sendiri-sendiri. Ini kan namanya bertindak sendiri-sendiri yang semuanya akan jadi hukum rimba. Ini orang mengambil tindakan sendiri, main hukum sendiri, dan mengadili sendiri," jelas JK. [dem]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya