Berita

Anies Baswedan

Golkar: Jangan Sampai Putusan Anies Baswedan Cs Buat Kegaduhan di KPK

JUMAT, 29 MARET 2013 | 13:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Komite Etik yang dibentu KPK saat ini bekerja untuk mengungkap kasus bocornya surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum.

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo berharap, temuan dan putusan akhir Komite Etik diharapkan tidak membuat perpecahan di internal pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

"Saya berharap keputusan Komite Etik KPK harus mendorong atau menciptakan soliditas atau kekompakan di antara pimpinan KPK," jelas Bambang kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 29/3).


"Keputusan Komite Etik harus dapat menghindari terjadinya gesekan atau bibit perpecahan di antara pimpinan KPK," sambung politikus vokal dari Partai Golkar ini.

Pada Jumat pekan lalu, Ketua Komite Etik, Anies Baswedan, menerangkan pihaknya menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik yang dilakukan di level pimpinan KPK. "Tidak ada unsur tindak pidana, tapi menyangkut kode etik pimpinan," terangnya.

Abraham Samad pun meradang. Rabu dua hari lalu dia dia menuding ada pihak yang dengan sengaja ingin menggoyangnya lewat kasus bocornya sprindik. "Kebocoran Sprindik adalah skenario untuk menjatuhkan dan membungkam saya," kata Samad.

Tapi kemarin (Kamis, 28/3), jurubicara KPK Johan Budi menegaskan upaya kudeta itu tak ada. Dia pun prihatin atas pernyataan Samad tersebut. "Sebagai staf KPK, saya prihatin dengan kondisi seperti ini. Sebagian besar pegawai KPK pasti juga prihatin dengan kondisi ini," kata Johan Budi dalam jumpa pers di kantornya.

Tak hanya itu, Johan juga menjelaskan, Komite Etik baru akan mengumumkan pelaku pembocoran draf Sprindik Anas Urbaningrum pada pekan depan.

"Jadi sampai hari ini Komite Etik belum memutuskan apapun. Jadi sebaiknya semua pihak menghindari spekulasi-spekulasi yang justru bisa melemahkan KPK itu sendiri," kata Johan Budi, mengutip penjelasan Ketua Komite Etik, Anies Baswedan. [zul]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya