Berita

Penghapusan KRL Ekonomi Akan Terus Ditentang

KAMIS, 28 MARET 2013 | 20:29 WIB | LAPORAN:

. Aksi penolakan rencana penghapusan Kereta Rel Listrik Ekonomi lintas Jabodetabek akan terus disuarakan pengguna jasa moda transportasi massal itu.

Koordinator penumpang KRL Ekonomi, M. Abi mengatakan, aksi simpatik seperti yang digelar di Stasiun Sudimara, Ciputat hari ini dengan mengumpulkan tanda tangan dan koin untuk pembelian KRL baru terus dilakukan apabila operasionalisasi kereta itu benar-benar dihapus.

"Antusiasme para penumpang Stasiun Sudimara menunjukan keberpihakan kepada penumpang KRL Ekonomi dan ikut menolak penghapusan," kata Abi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (28/3) malam.


Dia menjelaskan, aksi pengumpulan koin mengartikan kepedulian dan kemampuan para penumpang terhadap KRL Ekonomi yang menginginkan perbaikan dan peningkatan fasilitas. Pengumpulan tanda tangan memperlihatkan ikatan emosional para penumpang, dan sebagai tanda bukti penolakan dihapusnya KRL Ekonomi di Jabodetabek.

"Koin dan spanduk berisikan tanda tangan telah diberikan kepada Kepala Stasiun Sudimara. Selanjutnya akan ditindaklanjuti ke Pimpinan Daops I dan PT Kereta Api Indonesia atau PT Kereta Commuter Jakarta," ujarnya.

Abi memastikan, aksi simpatik serupa akan kembali digelar oleh penumpang apabila KRL Ekonomi dihapus dan digantikan oleh kereta commuter AC.

Pasalnya, perbandingan tarif KRL Ekonomi dengan kereta commuter AC amat jauh berbeda. Hal ini dirasa memberatkan penumpang setia KRL Ekonomi yang mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara, PT KAI yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah tidak pernah meningkatkan pelayanan terhadap para penumpang selama ini.

Seperti diketahui, seluruh rangkaian KRL Ekonomi lintas Jabodetabek akan dihapus operasionalnya mulai 1 Juni mendatang. KRL Ekonomi bertarif Rp 1500 sekali jalan akan diganti dengan kereta commuter AC yang tarifnya lima kali lipat lebih mahal. Awalnya, penghapusan akan dimulai pada 1 April, namun karena banyak penolakan dari pengguna jasa rencana itu terpaksa diundur. [dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya