Lahan Terbatas, Penghuni Bermobil Berebut Parkir

Jalan di depan rumah susun (rusun) Jalan Kebon Kacang 11, Jakarta Pusat itu, dipenuhi mobil-mobil yang parkir. Kendaraan roda empat itu parkir di sisi kanan dan kiri jalan. Toyota Fortuner putih terlihat mencolok di antara mobil-mobil yang parkir di situ. Juga ada Jeep Wrangler dan Ford Escape hitam.

”Itu mobil-mobil penghuni rusun yang sengaja di parkir di situ,” ujar Sumardi, Ketua Rukun Tetangga (RT) 05 RW 01 Rusun Kebon Kacang. Ia juga penghuni rusun ini.

Menurut dia, pemilik mobil-mobil itu menghuni rusun dengan cara mengontrak. ”Kebanyakan orang daerah. Tetapi kerjanya di dekat-dekat sini.

Ada yang datang dari Bandung, Bekasi, Tangerang dan wilayah lain. Mereka mengontrak rumah di sini bersama keluarganya,” ungkapnya.

Pertimbangan jauhnya jarak ke tempat kerja dan kemacetan di perjalanan, kata Sumardi, membuat banyak orang daerah yang mengontrak di rusun. Apalagi letak rusun berada di pusat kota. Rusun ini hanya selemparan batu dari Jalan MH Thamrin.

”Ya, daripada habis biaya bolak-balik, mungkin mereka lebih suka mengontrak di sini,” ujar pria berusia 55 tahun itu.

Pengamatan Rakyat Merdeka, setiap jengkal lahan di rusun ini maupun di jalan sekitar dimanfaatkan jadi tempat parkir mobil. Rony Faturrahman, Ketua RT 06 RW 01 Rusun Kebon Kacang mengungkapkan, setiap pemilik mobil dikenakan iuran parkir Rp 60 ribu per bulan.

Jumlah iuran yang ditarik itu, lanjut ia, merupakan kesepakatan pengurus RT dengan penghuni rusun. Sebelumnya iuran untuk parkir mobil hanya Rp 35 ribu per bulan. Seiring bertambahnya mobil yang parkir sementara lahannya hanya segitu-gitu aja, diputuskan untuk menaikkan iuran parkir jadi Rp 60 ribu per bulan.

”Itu merupakan iuran untuk lingkungan, untuk gaji hansip keamanan rusun dan juga Biaya Pengelolaan Lingkungan atau BPL seperti memperbaiki jalan komplek yang rusak. Dan masing-masing RT dan RW keluar juga uang dari kas. Sebab, kita semua di sini secara swadaya. Tak ada bantuan dari pemerintah dalam mengelola rusun,” ujar Rony.

Di Rusun Kebon Kacang, sebut dia, ada sekitar 160 mobil milik penghuni. ”Semuanya berebutan parkir. Siapa yang duluan ya dia dapat parkir. Kalau tak muat ya parkir di luar komplek. Tanggung risiko masing-masing lah,” ujarnya.

Rusun yang terletak di Jalan Kebon Kacang 11 ini terdiri dari delapan blok itu terisi penuh. Tiga blok, yakni Blok 3, Blok 4 dan Blok 8 diisi warga asli daerah ini sejak rusun selesai dibangun pada awal dekade 1980-an.

”Sisanya, ya di jual pihak Perumnas untuk orang-orang. Memang, harganya berbeda pada awalnya,” jelas Sumardi.

Perbedaan harga yang diberlakukan Perumnas dikarenakan sejak awal rusun ini diperuntukkan bagi orang-orang yang belum memiliki rumah, dan asli warga yang menghuni lahan ini sebelum ada pembangunan. ”Ya ada perbedaan harga dua kali lipatlah,” ucap Sumardi.

Menurut Ronny, penghuni rusun ini dari berbagai profesi. Umumnya, mereka pegawai swasta. ”Ada juga yang dosen, pengacara, anggota TNI dan PNS tinggal di sini,” ungkapnya.

Siang kemarin, blok-blok Rumah Susun Kebon Kacang ini tampak lengang karena ditinggal penghuninya bekerja. Hanya suara anak-anak kecil di beberapa lantai bangunan yang terdengar riuh. Bocah-bocah bermain di blok-blok rusun yang masing-masing terdiri dari tiga lantai itu.

Berada di kawasan rusun ini, hawa panas terasa menyengat. Hampir tak terasa adanya hembusan angin di lingkungan ini. Blok demi blok bangunan rusun ini sudah terlihat tua dan sesak dengan penghuni.

Jejeran mobil keluaran di atas tahun 2000, kontras dengan kondisi rusun yang cat dinding sudah melepuh. Area di lantai dasar dijadikan tempat usaha. ”Dulu, kios itu dikontrakan. Dan sekarang sudah ada pemiliknya masing-masing,” ujar Sumardi.

Di  setiap lorong yang tersisa di lantai paling dasar, terlihat puluhan bahkan ratusan sepeda motor terparkir. ”Di sini aman. Ya walau sesekali ada kemalingan, tetapi warga di sini kompak menjaga keamanan dan ketertiban,” ujarnya.

Mau Dibongkar, Ngadu Ke Jokowi Dan Ombudsman

Warga yang tinggal di rumah susun Jalan Kebon Kacang 11 Jakarta Pusat, resah mendengar kabar Perumnas tidak akan memperpanjang Hak Guna Bangunan rusun ini. Kekhawatiraan mereka semakin besar setelah mengetahui bahwa rusun ini akan dibongkar dan dibangun apartemen.

”Memang masa (HGB)-nya sudah habis. Tetapi rumah ini kan Hak Guna Bangunan, dan sudah sertifikat milik sendiri selama puluhan tahun. Ya, kami mau diperpanjang di sini,” ujar Rony Faturrahman, Ketua RT 06 RW 01 Rusun Kebon Kacang.

Penghuni, kata dia, meminta bantuan Komisi Ombudsman agar melindungi hak-hak mereka. Ia menuturkan dalam sebuah pertemuan pihak Perumnas dengan Komite PPRSKK (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Kebon Kacang) yang juga dihadiri Ombudsman, warga meminta HGB diperpanjang.

Dalam pertemuan itu, tutur Rony, pihak Perum Perumnas memaparkan rencana peremajaan rusun. Rusun yang hampir berusia 30 tahun itu akan dibongkar dan diganti dengan apartemen. Penghuni rusun bisa menempati apartemen asal mau membayar sesuai harga yang ditetapkan.

”Sudah ada investornya. Tapi warga sini kan masih mau memperpanjang. Dan kami menunggu. Komite sudah sepakat agar diperpanjang,” ujarnya.

Selama belum ada kesepakatan, Rony meminta Perumnas tak melakukan langkah apa pun. Jika Perumnas mencoba menggusur, dia mengancam warga akan melakukan perlawanan.

Untuk mempertahankan haknya, penghuni juga mengundang Gubernur Jakarta Joko Widodo datang ke rusun ini. ”Dia (Jokowi) bilang tak ada masalah. Tetap saja menghuni,” ujar Rony.

Ketua RT 05 RW 01 Rusun Kebon Kacang Sumardi mengatakan, penghuni rusun resah karena Perumnas mengklaim sudah mendapat persetujuan dari pengurus komite yang lama untuk membangun apartemen.

”Mereka (pengurus lama) membodoh-bodohi warga. Ketika dicek ke Perumnas, pihak sana malah bilang Komitenya sendiri yang datang dan setuju untuk dibangun apartemen,” ujar Sumardi.

Diresmikan Soeharto, Kuat Berdiri Seabad

Sebuah lapangan berlantai semen yang dikelilingi jaring dari kawat, berada di tengah-tengah kompleks Rusun Tanah Abang, Jakarta. Teriknya matahari siang kemarin membuat penghuni rusun ini malas keluar.

Pengamatan Rakyat Merdeka, blok-blok rusun yang bertingkat empat itu terlihat masih kokoh dan terawat. Ada 60 blok di rusun dengan jumlah unit rumah 960.
 
Jejeran jemuran pakaian yang menggantung di setiap lantai menjadi pemandangan biasa di tempat ini. Begitu pula dengan mesin-mesin kompresor AC (air conditioner) memenuhi dinding di setiap blok rusun. Antene penangkap siaran televisi dipasang tak beraturan.

Jalan yang menghubungkan antar blok tak bisa dilalui mobil. Sepeda motor terlihat parkir di depan blok-blok rusun. Lingkungan di rusun ini lebih tertata dibanding lingkungan di Rusun Jalan Kebon Kacang 11.

Sebelum memasuki jejeran blok bertingkat itu, terdapat halaman lumayan luas yang dipadati mobil-mobil yang sedang parkir. Beberapa orang terlihat duduk-duduk di pos di sebelah kanan halaman itu.

Satu deret dengan pos itu terdapat pos lainnya. Di pos itu dipasang plang putih bertuliskan Sekretariat RW 011, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta 10240, Jl Kebon Kacang IX. Namun kantor RW itu tutup.

Hak guna bangunan (HGB) rusun ini juga habis. Perumnas pun berencana membongkar rusun ini untuk dijadikan apartemen. Namun penghuninya meminta agar HGB diperpanjang.

Abdullah Achmad Tanjung, Ketua di Komite Upaya Perlindungan Hak Pemilik Sah Rumah Susun Tanah Abang mengatakan sedang agar berjuang agar HGB diperpanjang.

“Pertemuan terakhir antara warga dengan Asisten Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Kepala Biro Hukum, BAKD (Badan Aset dan Kekayaan Daerah) dan Kepala Dinas Perumahan dengan Komisi Ombudsman berlangsung di Gedung Ombudsman pada 7 Februari lalu. Dalam pertemuan itu, disepakati adanya upaya perpanjangan masa hunian secara lisan,” ujar Abdullah.

Pria yang pernah menjadi Ketua Tim Penyuluh Rumah Susun Tingkat DKI Jakarta itu menyampaikan, persoalan terkait masa hunian warga di Rusun Tanah Abang ini terjadi ketika pihak Perum Perumnas melayangkan surat kepada warga yang menjelaskan bahwa masa hunian sudah habis dan akan segera diambil alih untuk selanjutnya akan dibangun apartemen.

Memang, HGB bagi warga di Rusun ini sudah berakhir pada 17 November 2012. “Namun sejak 2008, kami sudah mengajukan permohonan perpanjangan masa hunian, dan baru 2012 itu dijawab seperti itu,” ujar Abdullah.

Rumah Susun Tanah Abang atau RSTA yang dibangun pada 1979 itu dan diresmikan Presiden Soeharto, menurut dia, memiliki konstruksi bangunan yang tahan hingga 100 tahun.

Ini berbeda dengan sejumlah argumentasi yang sengaja disampaikan oleh Perum Perumnas bahwa usia bangunan hanya tahan 30 tahun.

“Janganlah kami dibohongi, dengan sejumlah argumentasi dengan niat untuk segera mengusir kami dari sini,” ujar Abdullah.

Penghuni pun menolak rusun dibongkar untuk diganti dengan apartemen. “Yang bertanggung jawab selanjutnya ke kami kan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bukan pihak Perum Perumnas lagi. Itu jelas ada aturannya,” jelas dia.

Warga, kata Abdullah, sudah berulangkali berkirim surat ke Perum Perumnas agar memberikan perpanjangan masa hunian. “Namun sepertinya mereka akan terus memaksakan peremajaan,” ujar Abdullah.

Menurut dia, peremajaan itu sebenarnya bukan urusan Perumnas, namun hak dan kewenangan para penghuni yang berdasarkan Badan Hukum Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. “Dan pengajuannya pun ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bukan ke Perumnas,” ujarnya. [Harian Rakyat Merdeka]