Berita

masinton pasaribu

Masinton: SBY dan Masyarakat Harus Belajar dari Kasus Penculikan 1997-1998

MINGGU, 24 MARET 2013 | 02:02 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Aksi pasukan bersenjata yang menyerang LP di Sleman hingga menewaskan empat tahanan adalah tindakan brutal yang harus dikutuk oleh seluruh elemen rakyat Indonesia.

Masyarakat diimbau tidak mendiamkan penyerbuan brutal itu. Karena bila didiamkan maka esok atau lusa penyerbuan brutal yang dilakukan oleh pasukan bersenjata dan terorganisir tersebut mungkin terjadi terhadap siapapun dan kapanpun.

"Presiden SBY sebagai kepala negara dan pemerintahan harus bertanggung jawab atas tragedi brutal yang dilakukan oleh pasukan bersenjata tersebut," ujar Ketua Umum Relawan Pembela Demokrasi (Repdem) Masinton Pasaribu kepada redaksi (Minggu dinihari, 24/3).


Kebrutalan pasukan bersenjata itu, katanya menganalisa, terjadi karena ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum di Indonesia saat ini. Sebelumnya pasukan bersenjata menyerbu kantor polisi di OKU, Sumsel, dan kini menyerbu Lapas Sleman, DIY.

Kalau ditarik ke belakang, pada kurun tahun 1997-1998 pasukan elit bersenjata juga pernah bertindak brutal melakukan penculikan terhadap aktivis pro demokrasi, dan hingga sekarang kasusnya tidak jelas, dan keberadaan aktivis yang diculik tidak diketahui sampai saat ini.

"Kasus penculikan 1997-1998 hanya memecat Letjen Prabowo sebagai komandan jenderal Kopassus saat itu dan kasusnya tidak dibawa ke Mahkamah Militer, bahkan sekarang Letjen Prabowo yang dipecat karena kasus penculikan aktivis pro demokrasi 1997-1998 justru leluasa kampanye untuk pencalonan dirinya sebagai Capres 2014 nanti," ujarnya lagi.

Jika Presiden SBY mendiamkan kasus penyerbuan brutal oleh pasukan bersenjata ke Lapas Sleman, dan tidak bergerak cepat mengusutnya, maka sejatinya negara Indonesia kini berada dalam situasi darurat yang kondisinya lebih parah dari jaman rezim militerisme orde baru Soeharto.

"Sekecil apapun benih-benih kebrutalan pasukan bersenjata harus dieliminir, jarum sejarah tidak boleh diputar mundur kembali ke jaman militerisme seperti masa orde baru Soeharto," demikian Masinton. dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya