Kunjungan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj bersama pimpinan 12 Ormas Islam ke kantor presiden kemarin menuai pro dan kontra.
Bagi pengamat politik Muhammad AS Hikam, terlalu naif menuding Kiai Said, panggilan Said Aqil, mempolitisasi Nahdlatul Ulama (NU) di balik kedatangannya ke Istana Negara itu.
"Hemat saya, kendati kehadiran SAS (Said Aqil Siradj) bersama tokoh-tokoh yang mewakili 13 ormas Islam itu sah-sah saja jika ditafsirkan secara politik, namun tidak tepat jika dicurigai sebagai politisasi NU," kata Hikam.
Sebaliknya, kata dia, keputusan dan langkah Kiai Said menghadiri undangan Presiden SBY harus dimaknai sebagai implementasi khittah NU, yakni komitmen pada prinsip adil dan imbang. Kultur politik yang diikuti NU, menurut menteri Riset dan Teknologi di era Presiden SBY ini, adalah memberikan dukungan kepada kepemimpinan yang legitimate secara legal formal dan moral walaupun bisa saja menyampaikan pandangan-pandangan kritis demi kemaslahatan umum.
"NU tidak pernah mendukung pemberontakan (bughat) karena hanya akan menciptakan fitnah yang lebih besar bagi umat. Demikian juga model oposisi radikal terhadap penguasa. NU hanya menjadi opsi ketika semua upaya telah ditempuh namun diabaikan; sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih luas," kata Hikam.
Kiai Said dan NU, menurut Hikam, mendukung kepemimpinan SBY karena belum ada alasan yang nalar dilakukannya pemakzulan sebagaimana jadi tuntutan Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) atau Gerakan Menegakan Kedaulatan Negara (GMKN).
"NU memang bukan organisasi politik, kendati pernah menjadi parpol sebelum kembali ke khittah pada 1984. Tetapi tak berarti NU lantas a-politis. Sebagai organisasi masyarakat sipil, NU tetap peka dan aktif mengikuti semua perkembangan yang terjadi di segala bidang kehiduapan masyarakat, bangsa, dan negara," tulis Hikam dalam akun jejaring sosial miliknya, Jumat (15/3).
[dem]
