Berita

Politik

Akbar Tanjung: Golkar Harus Evaluasi Mekanisme Penetapan Calon di Pilkada

JUMAT, 15 MARET 2013 | 16:31 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Kekalahan Partai Golkar di empat kali Pilkada secara berturut-turut, yakni di DKI Jakarta, Jawa Barat, Papua dan Sumatera Utara,  dinilai sebagai pertanda partai akan kalah dalam Pilpres 2014. Namun, Akbar Tanjung yang getol mengkritisi pencapresan Aburizal Bakrie tak mau terburu-buru menyimpulkan demikian.

"Saya belum sampai sejauh itu," ujar Ketua Dewan Pembina Partai Golkar itu kepada wartawan di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/3).

Yang pasti kata dia, kekalahan beringin dalam empat kali Pilkada hendaknya dijadikan pelajaran.


"Ini jadi suatu bahan untuk dilakukan evaluasi apa yg menjadi penyebab dari kekalahan-kekalahn itu dan hasil evaluasi itu tentu diharapkan menjadi bahan masukan kepada Partai Golkar terutma dalam menghadapi pilpres yang akan mendatang. Itu yang bisa saya sampaikan," ungkapnya.

Akbar mengaku sangat prihatin dengan kekalahan jagoan Golkar dalam empat Pemilukada. Padahal di tiga wilayah, yakni Sumut, Jabar dan Papua merupakan basis Golkar.

"Saya kira ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah itu apa, ini harus dipelajari," tambahnya.

Yang salah DPP atu DPD?

"Sesuatu yang salah kalau mau dikaitkan mungkin calon yang kita tetapkan tidak sejalan tidak sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan kehendak masyarakat. Sehingga mereka tidak memilih calon itu. Barangkali mekanisme kita menetapkan calon itu perlu kita evaluasi juga. Kalau itu ternyata tidak menjamin kenapa tidak kita lakukan juga perubahan," jawabnya. [dem]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya