Berita

anas urbaningrum

Demokrasi Meritokratik

KAMIS, 14 MARET 2013 | 22:56 WIB | OLEH: ANAS URBANINGRUM

DEMOKRASI adalah nilai kebajikan politik. Perjalanan yang panjang menjadi bukti bahwa demokrasi mempunyai kesanggupan diuji sejarah.

Dengan berbagai kekurangannya, demokrasi telah menjadi pilihan utama banyak negara di dalam sistem politiknya. Tentu saja kemampuan demokrasi ditopang oleh tersedianya ruang koreksi dari dalam.

Tujuan demokrasi amat terang: demi kebaikan bersama, yakni keadilan politik. Kebebasan sebagai salah satu spirit demokrasi adalah pilar penyangga yang pokok.


Tanpa kebebasan dan egalitarianisme, demokrasi akan kehilangan separuh nafasnya. Dengan demokrasi sebagai pilihan, tidak ada yang meragukan kebaikan tujuan. Amat pasti tujuannya adalah baik.

Kebaikan tujuan saja ternyata tidak cukup. Memegang kebaikan tujuan mesti disertai dengan kesetiaan kepada cara yang sejakan dengan tujuan itu.

Karena itu, tujuan yang baik mesti ditempuh dan diperjuangkan dengan cara yang baik. Tujuan yang baik tidak boleh dijalankan dengan metode yang buruk. Tujuan tidak bisa ditempuh dengan menghalalkan segala cara.

Cara-cara yang tidak baik justru akan melukai tujuan, bahkan bisa menenggelamkan tujuan itu sendiri.

Meritokrasi adalah sarana yang baik dalam sistem politik untuk menghasilkan produk-produk yang terbaik dalam proses demokrasi. Meritokrasi bisa memberikan ruang dan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan.

Sistem ini bagi masyarakat banyak akan memberikan rasa keadilan. Mereka yang berprestasi bisa menjadi pemimpin, tetapi tetap  membuka diri untuk menerima kritik kepada mereka yang tidak mendapat tempat untuk memimpin.

Dalam pengertian khusus, meritokrasi akan bertentangan dengan nepotisme. Karena nepotisme lebih mengutamakan hubungan yang tidak didasarkan pada prestasi atau kemampuan.

Dalam konteks demokrasi, ajaran "realis" Machiavelli tidak relevan digunakan. Demokrasi yang di dalamnya bisa memberikan kesempatan luas pada siapa saja untuk berprestasi, akan terjaga martabat kebaikannya.

Juga harus diikuti oleh kesetiaan untuk menggandeng etika, moralitas, fatsoen, kesantunan dan antikekerasan.

Tujuan demokrasi tidak boleh ditempuh dengan menghalalkan segala cara. Berpikir, bersikap dan menghalalkan segala cara sebagai metode menempuh tujuan demokrasi adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai dasar dan tujuan demokrasi.

Tujuan menghalalkan cara justru akan memasukkan elemen haram dalam demokrasi!

Wallahualam. [***]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya