Berita

anas urbaningrum

Demokrasi Meritokratik

KAMIS, 14 MARET 2013 | 22:56 WIB | OLEH: ANAS URBANINGRUM

DEMOKRASI adalah nilai kebajikan politik. Perjalanan yang panjang menjadi bukti bahwa demokrasi mempunyai kesanggupan diuji sejarah.

Dengan berbagai kekurangannya, demokrasi telah menjadi pilihan utama banyak negara di dalam sistem politiknya. Tentu saja kemampuan demokrasi ditopang oleh tersedianya ruang koreksi dari dalam.

Tujuan demokrasi amat terang: demi kebaikan bersama, yakni keadilan politik. Kebebasan sebagai salah satu spirit demokrasi adalah pilar penyangga yang pokok.


Tanpa kebebasan dan egalitarianisme, demokrasi akan kehilangan separuh nafasnya. Dengan demokrasi sebagai pilihan, tidak ada yang meragukan kebaikan tujuan. Amat pasti tujuannya adalah baik.

Kebaikan tujuan saja ternyata tidak cukup. Memegang kebaikan tujuan mesti disertai dengan kesetiaan kepada cara yang sejakan dengan tujuan itu.

Karena itu, tujuan yang baik mesti ditempuh dan diperjuangkan dengan cara yang baik. Tujuan yang baik tidak boleh dijalankan dengan metode yang buruk. Tujuan tidak bisa ditempuh dengan menghalalkan segala cara.

Cara-cara yang tidak baik justru akan melukai tujuan, bahkan bisa menenggelamkan tujuan itu sendiri.

Meritokrasi adalah sarana yang baik dalam sistem politik untuk menghasilkan produk-produk yang terbaik dalam proses demokrasi. Meritokrasi bisa memberikan ruang dan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan.

Sistem ini bagi masyarakat banyak akan memberikan rasa keadilan. Mereka yang berprestasi bisa menjadi pemimpin, tetapi tetap  membuka diri untuk menerima kritik kepada mereka yang tidak mendapat tempat untuk memimpin.

Dalam pengertian khusus, meritokrasi akan bertentangan dengan nepotisme. Karena nepotisme lebih mengutamakan hubungan yang tidak didasarkan pada prestasi atau kemampuan.

Dalam konteks demokrasi, ajaran "realis" Machiavelli tidak relevan digunakan. Demokrasi yang di dalamnya bisa memberikan kesempatan luas pada siapa saja untuk berprestasi, akan terjaga martabat kebaikannya.

Juga harus diikuti oleh kesetiaan untuk menggandeng etika, moralitas, fatsoen, kesantunan dan antikekerasan.

Tujuan demokrasi tidak boleh ditempuh dengan menghalalkan segala cara. Berpikir, bersikap dan menghalalkan segala cara sebagai metode menempuh tujuan demokrasi adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai dasar dan tujuan demokrasi.

Tujuan menghalalkan cara justru akan memasukkan elemen haram dalam demokrasi!

Wallahualam. [***]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya