Berita

ilustrasi/ist

Politik

Jangan Pahami Kritikan Masyarakat Upaya Dongkel SBY

KAMIS, 14 MARET 2013 | 21:11 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto tidak yakin saat ini ada gerakan serius melengserkan Presiden SBY.

"Saya tidak melihat itu," kata dia dalam diskusi di Metro TV, Kamis malam (14/3). Dia yakin, kritik yang disampaikan sejumlah kelompok kritis masyarakat kepada pemerintahan saat ini masih dalam koridor demokrasi.

Boleh saja SBY menerima data intelijen bahwa ada gerakan mengacaukan pemerintahan. Tapi, kata Endriartono, kalau memang data itu benar maka SBY tidak perlu mengkomunikasikannya kapada para jenderal purnawirawan dengan mengundang mereka ke Istana.


"Presiden punya aparat intelijen, aparat kepolisian dan aparat TNI, tinggal sejauh mana kelompok yang memang punya rencana menggulingkan beliau tadi sudah melakukan hal yang tidak konstitusional dan terkategorikan melanggar hukum. Kan aparat hukumnya tinggal digunakan," katanya.

Dia setuju menurunkan presiden dengan cara-cara inkonstitusional tidak bisa dibenarkan dan karenanya perlu ditindak secara hukum. Tapi jangan juga kelompok-kelompok masyarakat yang saat ini rajin mengeritik pemerintah SBY diartikan berlebihan sebagai kelompok yang ingin makar.

"Jangan itu diartikan upaya untuk mendongkel, menjatuhkan presiden secara inkonstitusional," katanya. [dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya