Berita

Marciano Norman

Wawancara

WAWANCARA

Marciano Norman: Dinamika Politik Semakin Tinggi Tapi Masih Wajar & Terkendali

JUMAT, 08 MARET 2013 | 08:18 WIB

Badan Intelijen Negara (BIN) sudah mencium dinamika politik semakin tinggi menjelang Pemilu 2014.  

“Tapi masih wajar dan terkendali. Kita harapkan kondisinya seperti ini terus sampai Pemilu 2014,’’ kata Kepala BIN Marciano Norman kepada Rakyat Merdeka, Rabu (6/3).

Menghadapi situasi seperti ini, lanjutnya, BIN tetap bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku.


“Yang utama tentunya menjaga stabilitas politik agar tetap terkendali,’’ ujarnya.
Berikut kutipan selengkapnya:

Dalam tahun politik ini, BIN temukan apa saja?
Saya melihat tahun politik ini dinamikanya memang tinggi. Tapi saya yakin dengan dibantu masyarakat, semuanya masih terkendali.

Politik saling sikut terus terjadi, bukankah ini  berpotensi mengganggu keamanan?

Di negara lain juga kalau mau memasuki tahun pemilu, kondisinya seperti ini. Tapi sepanjang masih wajar, terkendali, dan proporsional, itu tidak masalah. Dinamika yang terjadi saat ini masih wajar.

Timwas Century DPR mengungkit lagi kasus itu, ini bagaimana?
 Ini kan eranya hukum. Maka semuanya harus sesuai dengan konstitusional. Dengan begitu kita lebih mudah pedomannya.  

Ini tidak mengganggu situasi politik nantinya?
Sepanjang itu konstitusional, silakan saja. Tapi  kalau sudah inkonstitusional, saya rasa yang tidak mendukung itu juga banyak. Pokoknya, kita harapkan semua tetap terkendali, karena kita negara hukum. Saya harapkan kompetisi atau persaingan politik dapat berjalan dengan wajar. Artinya, tetap menjunjung etika, sehingga tidak terjadi tindakan yang merugikan kita semua.

Selain itu, saya juga berharap kerja sama semua pihak untuk mengamankan Pemilu 2014.

Oh ya, Inpres No 2 tahun 2013 tentang Keamanan Nasional ditolak sebagian kalangan, tanggapan Anda?
Sebenarnya itu instruksi Presiden kepada seluruh aparat pemerintah untuk bersinergi menangani masalah yang menyebabkan gangguan keamanan.

Apa alasan diterbitkannya Inpres itu?

Presiden merasa penanganan masalah keamanan belum optimal. Seharusnya itu dilihat sebagai tanggung jawab Kepala Negara untuk memberdayakan aparatnya demi keamanan  seluruh rakyat.

Termasuk kepala daerah?
Ya. Kepala daerah itu bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah yang dapat memberikan jaminan keamanan kepada rakyatnya.

Bukankah Inpres itu bisa membuat aparat represif?
Ah, tidak juga. Inpres itu diterbitkan untuk keamanan kita semua dan kepentingan bersama. Bukan demi kepentingan pemerintah.

Masa nggak ada kepentingan pemerintah?

Pemerintah itu bertanggung jawab kepada rakyatnya. Masa rakyatnya terganggu, pemerintah diam saja. Maka dibuat panduan untuk menjaga keamanan rakyat, biar aktivitas rakyat tidak terganggu.

Ada yang khawatir kebebasan berpendapat terganggu, apa begitu?

Tidak dong. Semua ormas tetap bisa melakukan unjuk rasa. Pemerintah menjamin kebebasan berpendapat bagi seluruh rakyat. Tapi tentunya tidak boleh anarkis. Harus mematuhi aturan-aturan yang ada.

Dalam hidup berbangsa dan bernegara itu kan harus ada aturannya. Makanya perlu ditingkatkan penegakan hukum di dua sisi.

Maksudnya?
Masyarakat harus dibuat mengerti hukum yang berlaku dan aparat penegak hukum harus siap menegakkan hukum secara baik dan benar.

Apa dengan begitu keamanan terjamin?
Kalau masyarakat betul-betul memandang bahwa keamanan itu adalah kebutuhan mendasar dari kita semua, kebutuhan bersama, maka sewajarnya bekerja sama dengan aparat keamanan.
 
Sebab, kalau kita punya segala-galanya, tapi situasainya tidak nyaman dan aman, buat apa itu.

Apa pelaku penembakan TNI di Papua sudah diketahui?

 Kami sudah mengetahuinya. Sekarang ini dalam pengejaran Polri dan TNI.

Siapa mereka?

Namanya kelompok bersenjata pengacau keamanan. Mereka suatu ancaman yang harus disikapi secara terukur.

Apakah kelompok itu OPM?

Mereka memang dari TPM dan OPM yang di sektor itu ada kelompoknya Goliat Tabuni.

Apa BIN mencium terjadi lagi kasus penembakan?

Kami harap tidak. Karena hal itu menjadi ancaman keamanan.

Bagaimana perjuangan OPM sekarang ini?

Saya tegaskan, di Papua yang ingin merdeka hanya sekelompok orang saja.

Bukankah masih banyak masalah di Papua?
Banyak hal di Papua yang harus diperbaiki, itu benar dan kita akui. Itu menjadi pekerjaan kita semua. Kita harus melihat bersama komitmen pemerintah dengan menugaskan UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat).

Seberapa besar peran UP4B?

Hadirnya UP4B menjadi satu sinyal positif dan menunjukkan pemerintah sangat peduli dengan pembangunan di Papua. Itu akan berjalan dengan baik sesuai rencana.
 
Kalau pembangunan berjalan dengan baik, saya yakin keinginan sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dari Indonesia akan luntur dengan sendirinya.

Apa yang dilakukan BIN?

Kita mengajak mereka untuk bersama-sama membangun Papua. Caranya, merealisasikan program-program pembangunan pemerintah ke Papua agar berjalan sesuai dengan rencana. Mari bersama-sama mengontrol agar pembangunan itu berjalan sesuai dengan peruntukannya.

Bagaimana kalau rencana ini tidak tercapai?

Kalau pembangunan itu tidak berjalan, tentu kita harus mengkritisi. Tetapi saya rasa dengan Otonomi Khusus Papua, anggaran yang diberikan sudah cukup besar.

Meski demikian, kita harus kontrol bersama kalau itu masuk sesuai dengan rencana, sehingga ke depan Papua akan menjadi Papua yang kita banggakan bersama.

Banyaknya bom dan penembakan kepada TNI, ini bagaimana?
Kami berharap kepada masyarakat agar peka dan peduli terhadap hal-hal yang tidak wajar. Laporkan ke aparat hukum.
 
Keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Anak-anak kita harus bisa hidup nyaman dan normal, sehingga perlu kerja sama untuk menciptakan itu.
 
Apa yang bisa dilakukan masyarakat?

Apabila masyarakat melihat kejanggalan-kejanggalan, misalnya ada orang yang tidak layak bersenjata, tapi membawa senjata atau melihat orang yang mencurigakan, maka harus dilaporkan kepada petugas, baik kepolisian atau TNI.

Dengan masyarakat melapor cepat, maka membatasi ruang gerak orang itu. Kalau tingkat kepedulian masyarakat tinggi, kemudian aparat selalu siap, tentu ruang gerak mereka semakin sempit.

Apa BIN mencium konflik Malaysia dengan Kesultanan Sulu di Sabah bakal meluas?
Konflik ini memang kami pantau. Kami bekerja sama dengan intelijen negara ASEAN. Termasuk melakukan pemantauan.
 
Kami terus berkoordinasi sampai sekarang dalam ASEAN Intelligence Community.  BIN dengan  negara ASEAN punya koordinasi yang baik.

Kerja sama dalam hal apa saja?
Macam-macam seperti peningkatan kualitas SDM dan lainnya. Kita juga selalu berupaya agar kualitas intelijen kita semakin baik. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya