Berita

ruhut sitompul/ist

Politik

Ruhut Seret-seret Konflik Demokrat Sambil Ancam Calon Pengganti Mahfud

SENIN, 04 MARET 2013 | 17:25 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul, menyeret-nyeret konflik di internal partainya saat melakukan uji kelayakan terhadap calon hakim konstitusi pengganti Mahfud MD.

Bekas Ketua DPP Partai Demokrat itu meminta langsung kepada Calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Sugianto, untuk menilai kadar kenegarawanan Ketua MK, Mahfud MD.

Ruhut kesal karena beberapa hari lalu Mahfud MD mengunjungi mantan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum, ke rumah pribadinya dan mengeluarkan pernyataan bahwa kasus hukum mantan Ketua Umum PB HMI itu sudah dipolitisasi.


"Menurut Anda, apakah Mahfud MD seorang negarawan?" tanya Ruhut di Ruang Komisi III DPR, Jakarta, Senin (4/3)

Sugianto menjawab cerdik. Menurutnya, konteks Mahfud MD menjenguk Anas yang sedang terpuruk bukanlah sebagai hakim MK, tapi membawa nama organisasi lain (Kesatuan Alumni HMI).

"Secara hati nurani, saya rasa masih negarawan," jawabnya.

Mendengar hal itu, Ruhut terlihat kurang puas. Dia menegaskan, sebagai anggota Komisi III DPR dia memiliki hak memilih dan ada 14 anggota Fraksi Demokrat di Komisi III.

"Saya ada hak memilih dan punya gerbong 14 orang," ungkapnya.

Selanjutnya, Ruhut menyindir Mahfud MD yang sering mengeluarkan pernyataan di luar konteksnya sebagai Ketua MK.

"Hakim MK itu bukan banci kamera. Di mana ada kamera, dia ada di situ, ada terus pernyataannya di televisi," bebernya.

"Tegas saudara. Kalau tidak, nanti saya nggak pilih saudara," tutup Ruhut.

Setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, Sugianto saat dijumpai wartawan, mengaku tidak tertekan dengan tohokan Ruhut itu.

"Saya tidak tertekan, itu tadi pendapat saya. Ruhut ngomong lantang, saya juga lantang," ucapnya santai. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya