Pintu gerbang besi berwarna biru itu tertutup rapat. Di pintu gerbang itu ditulis PT Daya Radar Utama dengan cat putih. Truk trailer mendekat, gerbang pun dibuka lebar. Kendaraan berbadan panjang itu masuk sampai ke belakang.
Di balik gerbang berdiri sebuah pos jaga. Letaknya di sebelah kanan jalan masuk. Empat orang terlihat ngobrol di situ.
Di lihat sekilas dari luar, perusahaan galangan kapal yang terletak di kawasan Volker, Tanjung Priok, Jakarta Utara itu lebih mirip seperti pabrik.
Tak jauh dari pos jaga terdapat bangunan satu lantai beratap rendah. Dilihat dari kondisi bangunan itu sudah lama. Beberapa mobil parkir di depannya.
Mengarahkan pandangan ke belakang, tampak bangunan-bangunan mirip gudang. Bangunan itu juga terlihat sudah berumur. Area di belakang tampak luas. Di bagian kanan terlihat besi menjulang seperti crane.
Langkah
Rakyat Merdeka terhenti tak jauh dari gerbang. “Tidak diperbolehkan masuk ke dalam,†ujar seorang petugas keamanan yang beranjak dari tempat duduknya di pos.
Seorang petugas keamanan yang berbadan tegap, berotot, berpotongan rambut cepak dan mengenakan baju safari menyampaikan sejak kapal pesanan Kementerian Perhubungan terguling, pengawasan ke dalam galangan diperketat. Orang yang keluar-masuk diperiksa. Mereka yang membawa tas diperiksa isinya.
“Ada penambahan keamanan. Saya sendiri, diminta bantu di sini. Ya, free lance saja. Hitung-hitung menambah penghasilan,†ujar pria berambut cepak yang mengaku dari Lampung itu.
Pria berkulit gelap itu enggan menyampaikan asal kesatuannya. “Sudah saya bilang, saya hanya freelance saja,†katanya.
Seorang pria mengenakan baju tentara menghampiri pos, dan menyapa dia. “Siap, Dan. Numpang merokok,†ujarnya kepada pria berambut cepak yang mengenakan safari.
Di dalam pos dipasang kalender besar dengan bergambar salah satu korps militer. “Pimpinan saya tidak memperbolehkan siapapun untuk masuk. Situasinya sedang tidak pas,†ujar lelaki cepak itu.
Kementerian Perhubungan memesan kapal dari PT Daya Radar Utama. Kapal yang rencananya akan digunakan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) itu terbalik saat diluncurkan dari galangan.
Kalangan DPR pun mencium ada ketidakberesan proyek kapal ini. Dicurigai, kapal tak dibuat sesuai spesifikasi sehingga terbalik saat diluncurkan. Erwin Rosmali, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyampaikan, pihaknya memang memesan dua kapal patroli dari PT Daya Radar Utama. Kapal itu untuk memperkuat KPLP.
Kementerian, kata dia, belum menerima kapal itu. “Dua kapal yang kita pesan itu belum ada serah terima. Sebab, memang belum waktunya. Jadwal serah terimanya bulan Agustus nanti,†ujar Erwin.
Ia menegaskan, selama belum ada serah terima insiden yang menimpa kapal itu adalah tanggung jawab perusahaan pembuatnya.
“Yang penting, nanti pada saat serah terima, kita menerima kapal dengan kondisi seratus persen bagus, dan bisa dioperasionalkan dengan baik dan benar. Dan juga, ada sejumlah standar yang harus sudah dipenuhi saat serah terima itu,†jelas dia.
Setelah serah terima, pembuatnya harus memberikan garansi terhadap kapal yang dipesan Kementerian Perhubungan.
Erwin menjelaskan, pengadaan kapal patroli KPLP ini menggunakan anggaran multiyear dari 2010 sampai 2013. Namun dia enggan mengungkapkan anggaran pengadaan kapal itu.
“Kalau tidak salah, satu kapal itu harganya Rp 50-60 miliar. Ya tentu kita tidak mau terima kapal yang bermasalah. Harus sesuai spek dan juga standar yang sudah disepakati dalam kontrak,†jawabnya.
Walau ada insiden ini, Erwin menyampaikan tidak akan membatalkan kontrak dengan PT Daya Radar Utama. “Saya kira, memang mereka wajib melakukan tes atau uji coba atas produk yang dipesan. Kemudian ada musibah saat uji coba, itu masih menjadi tanggungjawab mereka. Kontrak masih jalan terus, yang pasti, kita nanti harus menerima kapal yang sehat, bagus dan seratus persen bisa dioperasikan,†tandasnya.
Pihak PT Daya Radar Utama belum berkomentar mengenai insiden ini. Saat Rakyat Merdeka datang, tak ada pihak perusahaan yang bisa dikonfirmasi.
Kemenhub: Rekanan Sudah Berpengalaman Bikin Kapal
Apa alasan Kementerian Perhubungan menunjuk PT Daya Radar Utama sebagai rekanan dalam pembuatan kapal patroli KPLP?
“Saya dengar mereka sudah pengalaman,†ujar Erwin. Kementerian, kata dia, sudah menelaah PT Daya Radar Utama. Setelah melewati proses seleksi, akhirnya perusahaan itu yang ditunjuk dari rekanan dalam pengadaan kapal patroli KPLP.
Dalam website-nya, PT Daya Radar Utama mengklaim sebagai galangan kapal terbaik di Indonesia. Sudah berpengalaman lebih 40 tahun.
Perusahaan yang disebutkan berdiri sejak 1972 itu mengaku bisa membuat kapal dari bahan baja, aluminium alloy dan fibergelass. Bisa membuat kapal berbobot mati sampai 6.500 ton. Juga mengklaim bisa memperbaiki kapal berbobot mati 8.000 ton.
Dengan memiliki 200 kru dan heli-deck, perusahaan ini mengklaim telah memperbaiki berbagai macam kapal mulai tanker, ferry, dredgers, tug boat, bulk carriers, kapal cepat ferry dan kapal konversi dari kapal kontainer ke kapal accomodation offshore support.
Di website juga dipajang beberapa kapal yang diklaim sebagai buatan perusahaan itu. Mulai dari kapal, tug boat, ferry sampai tanker.
Syahbandar Selidiki Insiden Kapal TerbalikKapal patroli yang dipesan Kementerian Perhubungan terbalik saat diluncurkan dari galangan. PT Daya Radar Utama tak melaporkan uji coba kapal patroli yang bakal dipakai Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) itu.
Warsono, Kepala Humas Kantor Kesyahbandaran Tanjung Priok menyampaikan, pihaknya tak diberitahu mengenai uji coba itu. “Saat itu, mereka meluncurkan sendiri. Tanpa ada pemberitahuan ataupun informasi ke Syahbandar,†ujarnya ketika ditemui
Rakyat Merdeka di kantornya Senin lalu.
Dikatakan Warsono, Syahbandar adalah pihak yang mengelola pelabuhan dan bertanggung jawab terhadap keselamatan, dan keamanan kapal. “Mestinya, ya datang dulu kasih informasi, ngobrol dan jelaskan seperti apa rencana mereka tadinya. Itu kan tidak ada,†ujarnya.
Menurut Warsono, pihaknya langsung melakukan penyelidikan ketika mendapat informasi kapal terbalik. “Ya, kami langsung turunkan tim, melakukan investigasi dan penyelidikan. Dan pihak PT DRU pun sudah datang ke sini. Mereka sudah diperiksa juga,†jelasnya.
Akan tetapi, hasil penyelidikan Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok belum bisa disampaikan ke publik. “Sebab belum selesai. Dan masih proses. Jadi, ya belum ada hasil yang final,†katanya.
Jika penyelidikan menemukan dan menyimpulkan ada pelanggaran, kata Warsono, tidak tertutup kemungkinan PT Daya Radar Utama diberikan sanksi dan tak diperbolehkan lagi membangun kapal negara.
Ia mengungkapkan, setelah tenggelam, kapal dievakuasi ke galangan PT Daya Radar Utama. “Ya sekarang kapal itu di sana. Entah sudah diapain, kami belum tahu lagi perkembangannya,†jelas Warsono. [Harian Rakyat Merdeka]
