Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarif Hasan, kembali mempersilakan kader-kader yang tidak lagi nyaman berada di dalam partai untuk mengundurkan diri.
"Orang yang mengundurkan diri karena tak nyaman di partai, dipersilakan. Lebih bagus dia pisah sekarang karena itu salah satu bentuk bersih-bersih, yang tak loyal pada pimpinan silakan minggir," ujar Syarif Hasan ketika berdialog dengan Rakyat Merdeka Online dan Jurnal Nasional, kemarin malam di Medan, Sumatera Utara.
Dia katakan, tidak ada pengaruh besar terhadap situasi internal partai setelah Anas Urbaningrum mengundurkan diri akhir pekan lalu.
"Sekarang tidak ada yang mendukung dia (Anas). Satu dua orang kader saja yang mendukung," ucapnya.
Dia tegaskan, saat ini yang paling dibutuhkan adalah loyalitas kader kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kita harus tetap loyal pada pimpinan. Jadi kalau ada yang tak loyal pada ketua majelis tinggi, dia bukan bagian daripada kader," tegasnya.
Namun, Syarif membantah kalau ada persepsi di masyarakat bahwa kasus hukum yang menimpa Anas Urbaningrum saat ini adalah sesuatu yang sudah didesain kelompok SBY. Bantahan itu menjawa rumor yang menyebut bahwa sejak Anas memenangkan pemilihan ketua umum di Kongres 2010, loyalis SBY sudah berniat menggulingkannya dengan berbagai cara.
"Permasalahannya bukan dari kongres. Masalahnya adalah Mas Anas kena masalah hukum. Kalau Presiden (SBY) intervensi kan salah," ucapnya.
SBY hanya memohon kepada KPK agar lembaga pimpinan Abraham Samad itu cepat-cepat menangani kasus Hambalang yang menyeret Anas Urbaningrum dan menyebabkan elektabilitas partai merosot ke 8 persen.
"Karena 18 bulan kami digantung terus. Jadi, jangan dibalik-balik ceritanya, justru akibat kasus hukum itu elektabilitas kami anjlok akibat. Dan karena perlu penyelamatan, maka SBY turun tangan," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Syarif yang juga menjabat Menteri Koperasi dan UKM itu mengatakan, agenda pemilihan ketua umum baru pengganti Anas Urbaningrum yang mundur akibat kasus hukum, belum ditentukan Partai Demokrat.
Saat ini, tugas dan wewenang ketua umum partai dijalankan oleh empat orang yang terdiri dari dua Wakil Ketua Umum, Sekjen DPP dan Direktur Eksekutif.
Dengan demikian, semua spekulasi yang beredar menyangkut pengganti Anas dimentahkan. Beberapa nama yang sempat disebut adalah Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas (Sekjen saat ini) dan Ketua DPR Marzuki Alie yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat. Bahkan, ada beberapa nama dari luar kader Demokrat yang disebut-sebut, seperti Mahfud MD (Ketua MK) dan Jenderal Pramono Edhie Wibowo (KSAD, adik ipar SBY).
Syarif Hasan tak menampik kemungkinan Partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, akan menghadapi Pemilu tanpa ketua umum definitif.
[ald]
