Bank Sepelekan Petani, Produksi Pangan Nasional Terus Merosot

Para petani masih sulit mendapatkan kredit modal dari pemerintah atau perbankan. Karena itu, banyak petani yang bergantung kepada rentenir.

“Kami tidak berpikir murah, tapi mudah. Di rentenir itu mahal tapi mudah. Petani tidak dipusingkan dengan persyaratan-persyaratan,” tegas Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional Winarno, kemarin.

Menurut dia, peran pemerintah dalam memberdayakan petani seharusnya besar. Tapi yang ter­jadi saat ini malah terkesan lepas tangan, bahkan menyalah­kan pe­tani jika terjadi gagal panen.

Karena itu, dia tidak heran pro­duksi pertanian menurun karena mereka banyak beralih ke peker­jaan lain. “Peralihan petani saat ini bukan karena keinginan tapi terpaksa,” kata Winarno.

Jika pemerintah ingin mening­katkan produksi pertanian, seha­rusnya tidak hanya memberikan kemudahan memberikan modal tapi juga insentif atau subsidi agar petani bisa lebih produktif.

“Di Korea Selatan, pemerin­tah­nya memberikan subsidi untuk mem­beli penggilingan beras. Ka­lau harga penggilingannya Rp 1 mi­liar, pemerintah kasih Rp 600 juta dan Rp 400 juta dari kita (pe­tani) itupun hasil pinjam, dibayar ci­cil selama 4 tahun,” jelasnya.

Apalagi perbankan juga terka­dang enggan melayani petani. Karena itu, dia mengusulkan per­lu dibuat bank khusus guna men­dukung kinerja dan pro­duk­tivitas pertanian dalam negeri.

Direktur Pengembangan De­par­temen Kredit, Bank Perkre­ditan Rakyat (BPR) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Indonesia Santoso Wibowo me­nga­ta­kan, dari Rp 526,4 triliun kredit untuk UMKM, penyaluran KUR terbesar ke sektor perda­gangan mencapai 47,2 persen. Se­dangkan penyaluran KUR ke sek­tor pertanian hanya 7,73 per­sen atau Rp 40,70 triliun.

Nah, dari Rp 40,70 triliun untuk sektor pertanian tersebut 56,29 persennya disalurkan ke sektor perkebunan seperti kelapa sawit dan tebu. Sedangkan sek­tor pa­ngan hanya 8 persen, horti­kultura mencapai 6persen dan peternakan 17,94 persen.

Menurut Santoso, rendahnya penyaluran kredit di sektor per­tanian karena perbankan meng­anggap sektor ini punya risiko tinggi. Apalagi, sektor pertanian juga sering terjadi gagal panen, fluktuasi harga dan faktor cuaca.
Selain itu, sangat sulit meng­hi­tung cash flow secara akurat dan tidak memiliki jaminan yang memadai.

Anggota Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi menyatakan, per­syaratan pengajuan kredit oleh bank yang diberikan kepada pe­tani saat ini cukup rumit. Perlu suatu perubahan, atau penghi­la­ngan beberapa persyaratan agar petani dapat diuntungkan.”Harus ada political will dengan mengu­rangi persyaratan agar tidak terlalu ketat,” katanya.

Belum lagi, ada kekhawatiran dari bank itu sendiri terhadap para petani. Maksudnya, tidak sedikit bank yang seolah mendis­kri­minasi dengan para petani. Petani sering kali tidak digubris.

“Duh gimana ya nanti bayar­nya. Kalau perlente, berdasi pasti dilayani bank,” sindirnya.

Karena itu, politisi PAN ini me­ngusulkan kepada pemerintah agar sektor pertanian diberikan kebijakan khusus atau lex spe­cialist. “Di luar badan hukum apa­pun, apakah itu bank atau koperasi dia perlu kebijakan lex spe­cialist,” katanya.

Direktur Produksi PT Pertani Agung Darmawan mengatakan, petani di Indonesia masih dipan­dang sebelah mata sehingga para petani sulit mendapatkan kredit dari perbankan.

Menurut dia, petani sangat memerlukan lembaga keuangan dan perbankan untuk mem­berikan modal pekerjaan. Pem­biayaan untuk petani bisa dilaku­kan melalui subsidi bunga dan kredit pangan.

Pertani juga menginginkan ada asuransi tanaman bagi petani. Hal ini sangat dibutuhkan bila ada risiko gagal panen karena peru­bahan cuaca atau hama.

“Kita ingin agar petani tidak rugi, kita usulkan ada asuransi tanaman. Asuransi ini bertujuan bila terjadi gagal panen para petani dapat gantinya,” pung­kasnya. [Harian Rakyat Merdeka]