Persoalan dari hulu ke hilir yang tidak kunjung membaik soal pangan hingga permainan kuota untuk mendapatkan uang sangat menyakitkan petani. Oleh karena itu, pemerintah diminta menata ulang kebijakan pangan.
“Kebijakan dan program pangan lebih sering didesain untuk kepentingan penguasa dan partai politik, bukan untuk petani,†kata Manager Advokasi dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah di Jakarta, kemarin.
Dia mencontohkan swasembada, meski sudah ditetapkan dari sejak 2007, tetapi hingga 2014 diprediksi juga banyak yang belum terealisasi. Bahkan, yang sering menonjol justru program bantuan sosial (bansos). Misalnya, Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) yang diarahkan untuk kepentingan daerah pemilihan (dapil).
“Pemerintah sering bergerak berdasarkan asumsi dan kepentingan dari level atas. Padahal, swasembada pangan seharusnya dimulai dari komitmen petani,†katanya.
Hal yang sama berlaku pada pupuk yang lebih sering terjadi kelangkaan hingga penyelewengan. Hingga saat ini, menurut Said, petani masih sering dijadikan stempel untuk pembenaran proyek di kementerian.
“Bahkan lebih kasar lagi untuk dijadikan komoditas kepentingan penguasa. Seolah-olah program, proyek dan kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan petani, tetapi di dalamnya ada kepentingan tertentu. Ini mencederai azas keadilan bagi petani,†protes Said.
Said mengakui, terjadinya kenaikan nilai tukar petani (NTP) setiap tahun meskipun di level 1-2 persen, akan tetapi indikator kenaikan tersebut tidak mengimbangi kebutuhan riil petani yang juga berstatus sebagai konsumen pangan.
“Jika dibanding tengkulak, broker dan pedagang, angka pendapatan petani selalu berada di kuadran terbawah,†keluhnya.
Anggota Komisi IV DPR Viva Yoga Muladi mengatakan, dari sisi BUMN pangan juga terjadi salah kelola. Akibatnya, banyak BUMN pangan yang tidak mendukung peningkatan produksi, ketahanan maupun kedaulatan pangan.
“Mereka tidak fokus dengan bisnis intinya. Ada BUMN pangan yang mengurus asuransi bahkan konstruksi. Menteri BUMN harus segera mengembalikan bisnis inti BUMN pangan itu. Jika tidak mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan, lebih baik dibubarkan saja,†tandas Viva.
Tak hanya itu, Viva juga menengarai, BUMN tersebut keenakan mengikuti tender yang menggunakan dana APBN, terutama untuk pengadaan pangan impor, yang ujung-ujungnya hanya untuk meraup untung. Untuk itu, Viva meminta BUMN pangan melakukan penataan kembali dan Menteri BUMN mengembalikan BUMN pangan, khusus untuk mengurusi pangan dan meninggalkan bisnis lain.
Wakil Ketua Umum Kadin Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Natsir Mansyur meminta agar permasalahan pangan nasional tidak dipermainkan. Pemerintah dan DPR harus mengambil langkah tegas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
“Masalah pangan tidak boleh dimainkan. Banyak persoalan yang membuat manajemen pangan kita jadi kacau, mulai dari pemberian rekomendasi izin, tata niaga, sampai kepada kartel pangan,†kata Natsir. [Harian Rakyat Merdeka]
