40 Investor Jepang Promosi Usaha Ke Menteri Hidayat

Ini kabar gembira untuk perekonomian Indonesia. Ribuan perusahaan asal Jepang berencana melakukan relokasi besar-besaran ke Tanah Air.  Pemerintah diminta menyiapkan infrastruktur dan pembenahan birokrasi agar bersih dari pungutan liar (pungli).

Menteri Perindustrian MS Hidayat kemarin menggelar per­temuan tertutup dengan Kansai Economic Federation, sebuah asosiasi pengusaha asal Jepang.  Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 75 menit. Salah satu  yang dibicarakan dalam perte­muan tersebut yaitu niat peru­sahaan-perusahaan asal negeri Sakura mengekspansi industrinya ke Indonesia.

“Mereka datang 40 orang yang mewakili 1.500 perusahaan, un­tuk menjajaki investasi di Indo­­nesia, karena mereka akan re­lokasi besar-besaran,” kata Hida­yat  usai pertemuan di Kan­tor Kementerian Perindustrian, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Pemerintah menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, pe­­merintah siap menyediakan lahan seluas 3.000 hektar untuk kawasan industri. Kemungkinan lokasinya di Karawang, Jawa Ba­rat. Tahun ini mudah-muda­han sudah bisa terealisasi.

Selain itu, pertemuan juga mem­­bicarakan program pem­ba­ngunan infrastruktur pemerin­tah, yaitu pembangunan Great Ja­karta, atau Metropolitan Priority Area (MPA).

Salah satunya, pembangunan pelabuhan Cilamaya. Pelabuhan ini dibangun sebagai penunjang pelabuhan yang ada sekarang ini.

“Sebagai pelabuhan laut itu akan dipakai untuk menyalurkan komoditi ekspor impor domestik terutama dari Jepang,” lanjutnya.

Hidayat menuturkan, pem­ba­ngunan MPA sudah disepakati government to government (G to G) ketika pemerintah berkunjung ke Jepang akhir tahun lalu.

Dia menerangkan, pelabuhan Cilamaya nanti akan dibangun dengan sistem Build Operation Transfer (BOT). Dengan kata lain, nantinya Jepang akan mem­bangun sekaligus mengoperasi­kan dan dalam kurun waktu ter­tentu, proyek tersebut akan men­jadi aset pemerintah Indonesia.

“Jadi dia yang bangun, dia yang mengoperasikan. Nanti dia transfer balik ke Indonesia seba­gai aset punya negara. Itu juga ter­jadi di negara lain. Nanti se­ki­tar 25-30 tahun, itu betul-betul business to business,” jelasnya.

Ditargetkan, pada tahun ini proyek pelabuhan ini tersebut su­dah bisa terealisasi. Sekadar infor­­masi, program pem­bangu­nan MPA senilai Rp 410 triliun. Jepang akan membantu penda­naannya serta pasokan bahan baku.

Chairman Kankeiren, Shosuke Mori mengatakan, kerja sama ekonomi dan industri tersebut merupakan bentuk komitmen kedua negara untuk terus men­jalin kerjasama Jepang dengan Indonesia.

“Indonesia dan wilayah kami memiliki hubuungan yang sangat baik. Dan berdasarkan hubungan itu kami menjalin hubungan eko­nomi yang juga kuat. Saya ber­harap pertemuan ini bisa mem­buat hubungan kita semakin men­dalam,” imbuhnya.

Usai pertemuan ini, rombo­ngan pengusaha Jepang ini akan menggelar pertemuan dengan Kamar Dagang Indonesia.

Wakil Sekjen Asosiasi Pengu­saha Indonesia Franky Sibarani menilai positif rencana perusa­haan Jepang berinvestasi di Indo­nesia. Karena investasi tersebut akan membawa dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi.

Dia mengatakan, semakin banyaknya investor datang ke Ta­nah Air maka pemerintah harus secepatnya menyelesaikan pe­kerjaan rumahnya. Yaitu, pem­benahan infratruktur dan biro­krasi. “Jangan sampai masalah in­­ves­tasi terkendala soal rumit­nya perizinan,” pintanya.

Namun demikian, Franky meng­ingatkan, pemerintah tetap selektif.  Dia berharap, investor yang datang  ke Indonesia mem­bawa teknologi baru sehingga Indo­nesia bisa belajar. [Harian Rakyat Merdeka]