Menteri Hatta & Dirjen ESDM Tidak Kompak Soal Biaya Proyek Smelter

Target pemerintah menghentikan ekspor bahan mentah tambang pada 2014 bakal sulit terealisasi. Hingga kini pembangunan industri pengolahan (smelter) masih jalan di tempat.

“Target hilirisasi untuk pro­duk tambang pada 2014 sulit tercapai karena pembangunan smelter-nya tidak berjalan,” ujar Direktur Eksekutif Institute for Develop­ment of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Har­tati kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Alasannya, pemerintah gagal mem­berikan kepastian pem­ba­ngunan infrastruktur baik jalan mau­pun listrik. Alhasil, para pengu­saha yang tadinya tertarik un­tuk membangun smelter ber­pikir ulang. Belum lagi, masalah perizinan yang berbelit-belit.

Seharusnya, pemerintah mem­permudah dan memberikan fa­silitas infrastruktur yang me­ma­dai. Apalagi, smelter akan banyak dibangun di luar Jawa.

Enny mengatakan, ketidaksia­pan pemerintah juga bisa dilihat dari pernyataan Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Thamrin Sihite.

Saat itu, dia mengu­sulkan agar pembangunan smelter meng­gunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan alasan swasta tidak serius.

Padahal, menurut Enny, pem­ba­ngunan smelter sangat penting un­tuk meningkatkan nilai tambah hasil tambang dibanding ekspor ba­han baku mentah. Jika ini tidak di­atur akan cepat habis dan Indo­nesia tidak mendapatkan apa-apa. 

Namun, Menko Perekonomian Hatta Rajasa masih optimistis program hili­risasi pada 2014 akan ber­jalan. Secara tegas dia me­nolak usulan agar pem­bangunan smelter menggunakan dana APBN. “Kita tetap akan be­kerja sama dengan swasta,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, akhir pekan lalu.

Hatta mengklaim, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada para pengusaha tambang agar mau membangun industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Menurutnya, jika pengusaha itu tidak mau, mereka akan diberi sanksi tidak boleh mengekspor.

Untuk pengusaha yang mem­bangun smelter tapi pada 2014 tidak selesai, pihaknya akan mem­berikan tenggang waktu ke­pada pengusaha untuk menye­lesaikan pembangunannya.

Sedangkan, untuk perusahaan yang belum membangun smelter dilarang ekspor. Hasil tam­bang­nya, kata Hatta, juga harus dijual kepada perusahaan pemurnian dalam negeri.

Sebab, jika tidak dihentikan, ma­ka seluruh sumber daya alam yang dimiliki seperti nikel, bouk­sit, alumunium yang saat ini urutannya satu sampai lima dunia hanya habis begitu saja dan tidak akan memberikan nilai tambah bagi dalam negeri.

“Mereka (luar negeri) mem­prosesnya menjadi barang jadi dan itu melibatkan para sarja­nanya. Negara pemasok bahan men­tah tidak dapat apa. Malah bisa jadi hanya jadi beban bagi ge­ne­rasi penerusnya,” jelas Hatta.

Dia juga membantah soal ketidaksiapan infrastruktur yang dikeluhkan pengusaha. Menurut­nya, PLN sudah menjamin keter­sedian listrik untuk smelter.

Sebelumnya, Thamrin Si­hite menambahkan, saat ini su­dah ada 158 pengusaha mineral yang akan membangun smelter. Dia menilai positif rencana pengusaha tersebut.

Kendati begitu, dia meng­ungkapkan, banyak pengusaha yang berniat membangun smelter asal diberi izin ekspor. “Kalau mereka (perusahaan tambang) tidak mau kerja sama mem­bangun pemurnian, ya sudah kau stop saja,” jelasnya.

Ketua Umum Asosiasi Pema­sok Energi dan Batubara Indo­nesia (Aspebindo) Ferry Julian­tono mengkritik kebijakan peme­rintah yang mewajibkan seluruh perusahaan mineral melakukan pembuatan smelter. Sedangkan perusahaan tambang besar sekelas Freeport tidak diwajibkan.

“Pemerintah sebagai pembuat kebijakan seharusnya melakukan klasifikasi perusahaan pertam­bangan karena penerapan penga­juan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sangatlah sulit karena ke­terbatasan modal dan teknologi,” ujarnya. [Harian Rakyat Merdeka]