Menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh bakal diganjar rapor merah di tahun ini. Sebab, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kejanggalan penggunaan anggaran di Kemendikbud senilai Rp 65 miliar pada semester pertama 2012, belum juga diselesaikan. Ditambah adanya ribuan rekening gelap di sejumlah PTN.
Pengelolaan anggaran keÂuangan Kemendikbud dihaÂrapÂkan dapat menjadi lebih baik taÂhun ini. Apalagi, sudah dua kali mendapat status disclaimer dari BPK. Ketua Komisi X DPR bidang PendidikanAgus HerÂmanto mengatakan, tidak meÂnuntut kemungkinan Menteri Nuh diganjar rapor merah lagi karena, lambatnya penyelesaian hasil audit BPK dan lemahnya pengawasan anggaran di daerah oleh Kemendikbud.
“Kami berharap audit BPK segera diselesaikan, dan KemenÂdikbud harus membuat perenÂcanaan yang terukur dan matang serta membuat langkah-langkah straÂtegis agar laporan keuangan bisa mendapatkan opini Wajar TanÂpa Pengecualian (WTP) di tahun ini,†kata Agus di Jakarta, kemarin.
DPR juga mendesak KeÂmenÂdikbud segera mengupayakan Uji Kompetensi Awal (UKA) dan Uji KomÂpetensi Guru (UKG) dilakÂsaÂnakan dengan standar yang jelas.
“UKA dan UKG harus meÂmiliki standar yang jelas dan diÂperlukan evaluasi agar tercipta sumber daya manusia yang meÂmiÂliki kompetensi baik dalam penÂdidikan,†cetusnya.
Anggota Komisi X DPR dari FrakÂsi Golkar Oelfah Harmanto berharap, Mendikbud bisa lebih serius bekerja dan menjaga peÂngeÂlolaan keuangan pendidikan dengan baik dan transparan.
“Sistem pendidikan saat ini masih buruk. Ditambah tidak transparannya pengelolaan angÂgaran. Sehingga kinerja MenÂdikÂbud kerap diganjar rapor merah oleh BPK,†kata Harmanto.
Pengamat pendidikan dari UniÂversitas Negeri Jakarta (UNJ) Loddy Paat pesimis kinerja KeÂmendikbud akan menjadi lebih baik. “Selama Kemendikbud belum memperbaiki aset di seÂjumlah perguruan tinggi negeri dan memperbaiki laporan keÂuÂangannya, status
disclaimer bakal diterima kementerian ini,†ucap Loddy.
Menanggapi hal itu, MuÂhamÂmad Nuh memastikan segera memÂÂperbaiki tata kelola keÂuÂaÂnganÂnya, supaya tidak lagi menÂdapat status rapor merah oleh BPK. “Hasil audit BPK akan segera diselesaikan. Kami tidak ingin tahun ini kembali mendapat
disÂclaimer. Kalau sampai dapat raÂpor merah, berarti ada yang aneh dan harus segera dituntaskan,†ucap Nuh.
Nuh juga mengaku masih ada kekurangan dalam pelaksanaan angÂgaran 2012 senilai Rp 77 triliun. “Memang ada beberapa keterÂlambatan mulai penyaluran BanÂtuan Siswa Miskin (BSM), tunÂjangan guru dan beasiswa. Ini akan kita perbaiki di 2013,†janji Nuh.
Sedangkan untuk rehabilitasi ruang kelas rusak SD-SMP, dari 89 ribu yang ditarget, yang terÂcapai 110 ribu setelah ada efiÂsiensi unit cost. Kemudian soal UjiÂan Nasional masih ditemukan ada laporan dugaan kecurangan.
Inspektur Jenderal (Irjen) KeÂmendikbud, Haryono Umar meÂngatakan, dari lima temuan itu memunculkan 15 buah rekoÂmendasi, 11 di antaranya sudah diselesaikan. Sehingga, dari Rp 65 miliar sudah selesai Rp 55 miliar. Sementara sekitar Rp 9,4 miliar (14,7 persen) dalam proÂses, tinggal empat rekomendasi yang masih mengganjal.
“Seluruh rekomendasi BPK yang belum beres ada di UniÂversitas Riau (Unri). Kasus yang paling besar adalah, adanya utang dari satuan unit di Unri yang beÂlum beres. Satuan unit itu meÂminjam uangnya ke kampus, jadi bukan ke bank,†jelasnya.
Bekas petinggi pimpinan KPK ini juga akan menertibkan maÂrakÂnya rekening gelap di tingkat guru, karena banyak dosen yang dapat proyek, langsung membuka rekening baru.
“Ini harus ditertibkan. Di anÂtara rekor rekening PTN terÂbanyak adalah di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menÂcapai ribuan nomor rekening. Kejanggalan PTN inilah yang berpotensi memperburuk audit BPK atas keuangan KemenÂdikbud,†terangnya.
Haryono juga menjelaskan, untuk sisa temuan yang belum diselesaikan berasal dari pinÂjaman yang diberikan oleh badan layanan umum (BLU) UniÂverÂsitas Riau kepada fakultas, unit kerja dan perorangan sejak 2009-Maret 2012, sehingga mengÂakiÂbatkan kekurangan kas sebesar Rp 12 miliar lebih. [Harian Rakyat Merdeka]
