Perencanaan Kacau, Tanpa Ada Kartel Harga Daging Pasti Naik

Gejolak harga daging sapi yang terjadi sekarang disebab­kan kesalahan kebijakan yang dimulai dari tahap perencanaan.

Komisioner Komisi Peng­awas Persaingan Usaha (KPPU) Munrokhim Misanam me­ngatakan, dengan kesalahan peren­canaan sejak awal, tanpa ada kartel daging pun harga da­ging sapi pasti naik. “Saat ini har­ga daging menembus Rp 100.000 per kilogram,” katanya.

KPPU menyimpulkan, jum­lah sapi nasional untuk me­me­nuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri cukup, tetapi ge­jolak harga daging sapi ini tidak diantisipasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan He­wan Kementerian Pertanian (Kementan).

Begitu sensus sapi nasional mencapai 14,82 juta ekor dan Kementan memutuskan me­ngu­rangi impor daging sapi dan sapi bakalan, sapi lokal mu­lai diserbu. Tidak hanya diburu pe­dagang lokal, tetapi juga pe­dagang Jakarta yang langsung men­cari ke daerah-daerah. “Ka­mi setuju swasembada sapi, tapi caranya tidak seperti ini,” ujarnya.

Guru Besar Fakultas Eko­nomi dan Bisnis Universitas Bra­wijaya Ahmad Erani Yus­tika juga meragukan hasil sensus sapi tersebut.

“Dalam beberapa aspek me­mang betul sensus perlu dila­kukan, tetapi datanya harus be­tul-betul valid. Harus ada ke­jujuran perhitungan jumlah se­sungguhnya. Validasi data juga penting. Kita memang masih primitif dalam sensus,” katanya.


Direktur Eksekutif Asosiasi Pe­ngusaha Daging dan Feedlot Indonesia Joni Liano mengakui kontribusi pemenuhan kebu­tuhan daging sapi yang ber­sumber dari sapi lokal terus me­ningkat setelah pemerintah melakukan sensus sapi.

Akan tetapi, kata Joni, pro­gram swasembada daging sapi yang dibangun pemerintah pusat dan berbasis pada sensus sapi itu tidak mampu meng­koor­dinasi daerah, terutama antara daerah sentra produksi dan sentra konsumsi. Akibat­nya, tidak ada keseimbangan an­tara pasokan dan permintaan. Be­lum lagi, kenaikan permin­taan daging sapi yang men­capai 11,57 persen per tahun tidak dibarengi peningkatan penyediaan.

Menurut dia, untuk meme­nuhi permintaan daging sapi nasional, dari 14,82 juta ekor populasi sapi potong, setiap tahun harus tersedia 3,2 juta sapi yang siap dipotong pada tahun tersebut.

“Persoalannya, dalam mem­pro­yeksikan kemampuan pro­duksi daging sapi lokal, pe­merintah tidak melihat struktur populasi sapi yang ada. Dari 14,82 juta sapi itu tidak semua sapi jantan dewasa,” jelas Joni.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kemen­tan Syukur Iwantoro menga­takan, tingginya harga daging disebabkan harga sapi bakalan impor tinggi. Saat ini harganya mencapai 3,05 dolar AS per kilogram untuk bobot hidup.

Dengan harga sapi bakalan impor itu, kata Syukur, mini­mal harga ketika sampai di penggemukan sapi sudah Rp 32.000 per kilogram dan ketika dijual ke rumah potong hewan Rp 34.000 hingga Rp 35.000 per kilogram.

“Karena itulah harga daging di lapangan tidak boleh kurang dari Rp 85.000 sampai Rp 90.000 per kilo­gram,” ujar Syukur. [Harian Rakyat Merdeka]