Harga Daging Sapi Sulit Stabil Karena Aksi Kartel

Harga daging mahal disinyalir karena permainan kartel. Perusahaan yang terlibat melakukan kecurangan tersebut sudah dilaporkan  ke pemerintah. Sayangnya, mereka belum ditindak.

Harga daging sapi hingga kini belum turun sejak enam bulan lalu. Harga di pasaran manteng berkisar  Rp 95 ribu sampai 100 ribu per kilo­gram. Berdasarkan data World Bank, harga daging di Indonesia tersebut ter­mahal di dunia. Dua kali lipat lebih mahal bila dibandingkan sejumlah negara tetangga.

Di Malaysia harga da­ging 4,3 dolar AS per kilogram atau se­kitar 39  ribu dan Thailand 4,2 do­lar AS per kilogram atau se­kitar 38 ribu.  Mahalnya harga da­ging tersebut belakangan ini me­micu protes keras dari berbagai kalangan di antaranya pedagang kecil dan industri olahan. Pasal­nya, diduga dibalik mahalnya harga komoditas tersebut karena ada praktik kecurangan di dalam perdagangan.

Direktur Institute for Develop­ment of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartanti me­nilai, mahalnya harga daging sapi sebagian besar disebabkan praktik kartel.

Sebenarnya, kata dia, produksi sapi da­lam negeri ditambah kuota impor cukup memenuhi ke­butu­han pasar lokal. Hal ini sudah pernah di­hi­tung pemerintah. Bahkan, Ke­men­terian Pertanian yakin impor tidak perlu ditambah karena su­dah cukup.

“Saya melihat penjualan da­ging sapi bukan ditentukan ka­rena supply and demand. Tapi karena ada permainan kartel. Pasokan dan harganya sudah ditentukan para pemainnya,” kata Enny kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia melihat, munculnya kasus importir nakal hanya dampak dari mahalnya harga daging sapi. Mereka ingin bisa ikut menik­mati kondisi saat ini. Menurut­nya, ka­sus dugaan suap PT Indo­guna Utama kepada bekas Pre­siden PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Luthfi Hasan Ishak untuk mendapatkan tambahan kuota impor bisa jadi cermin betapa tinggi keuntungan dari kuota daging sapi.

Untuk mengatasi gejolak harga daging sapi, Enny mendesak pemerintah agar segera memberantas praktik kecurangan.

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mun­rokhim Misanam mengungkap­kan, pihaknya pernah mem­berikan laporan nama-nama peru­sahaan yang diduga melakukan praktik kartel pangan. “Kita su­dah melaporkan, tapi nggak ada tindak lanjut dari pemerin­tah,” kata Munrokhim.

Perusahaannya apa saja? Mun­rokhim mengaku tidak hafal nama-namanya. Yang jelas daf­tar­nya sudah disampaikan ke pemerintah. Untuk memberantas praktik kartel, komisi ini sudah me­nyiapkan beberapa langkah. Di antaranya, KPPU akan mendo­rong agar tender pengadaan impor pangan seperti dilakukan terbuka dan transparan. “keter­bukaan dan transparansi bisa men­dorong persaingan usaha yang adil,” katanya.

Kedua, meminta pemerintah me­ningkatkan pengawasan, teru­tama komoditas yang berpotensi dikuasai oleh segelintir pengu­saha. Dan ketiga, KPPU akan lebih aktif melakukan pencega­han. Apabila, ada tanda-tanda mun­cul praktik kartel, KPPU akan segera memberikan peri­ngatan.

Pengurus Komite Daging Sapi (KDS) Jakarta Raya Sarman Si­manjorang mengusulkan peme­rintah menentapkan Harga Pato­kan Pasar (HPP) untuk mengen­dalikan harga komoditas penting seperti daging dan beras. Tujuan­nya, agar  harga tidak sering ber­gejolak.

“Apabila harga mulai melam­bung, pemerintah langsung mela­kukan intervensi melalui ber­bagai kebijakan,” katanya.

Misalnya, seperti sekarang har­ga daging mahal, Sarman ingin pemerintah melakukan inter­vensi, semestinya menam­bah pasokan daging ke pasar. Caranya bisa dengan menambah kuota impor. Menurutnya, harga daging mahal karena permintaan dan pa­sokan tidak seimbang.

34 Tahun Jualan, Baru Kali Ini Harga Daging Sulit Turun Lagi

Harga daging yang mahal te­lah membuat sejumlah pedagang kecil merana. Pasalnya omzet mereka turun sampai 50 persen.

“Keuntungan saya turun 50 per­sen. Karena pasokan daging ter­batas dan konsumen berkurang karena harga mahal,” kata Par­jono kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Parjono adalah pedagang da­ging sapi di Pasar Cibubur, Ja­karta Timur. Sebelum harga da­ging alami kenaikan siknifikan enam bulan lalu, dia bisa menjual 1-2 kuintal daging per hari. Ketika itu harga daging Rp 60-70 ribu per kilo­gram. Kini paling banyak 50 kilogram per hari.

Di Pasar Ci­bubur, Jakarta Timur, terungkap, harga daging sapi saat ini masih manteng Rp 90-100 ribu per kilo­gram. Par­jono tidak bisa men­­jual harga lebih murah ka­rena dia membeli daging Rp 85 ribu per kilogram. Selama ini dia mendapatkan pa­sokan daging dari rumah pemo­tongan hewan di Kawasan Cibu­bur.

Parjono berharap, harga daging bisa segera turun. Dia khawatir lama-lama bangkrut bila omzet tidak membaik.

Uci, pedagang daging sapi di Pasar Tradisional Cibinong-Bo­gor, juga bernasib sama. Sejak harga daging mahal, peng­hasilan­nya berkurang.

Dia mengungkapkan, membeli daging dari pemasok dari kota Bogor, Rp  73 ribu sampai 75 ribu ribu per kilogram. Dan dijual kem­bali ke konsumen 80 ribu sam­pai 85 ribu per kilogram.

“Kita babak belur mas, karena tidak bisa menjual harga tinggi. Banyak konsumen yang menge­luh dan pelanggan mengurangi pembelian,” katanya.

Uci mengatakan, tidak ada ma­salah dengan pasokan. Selama ini lacar-lancar saja. Uci sudah jua­lan daging di pasar tersebut 34 tahun. Menurutnya, baru pertama kali dalam sejarah harga daging naik dan tidak turun setelah Le­baran.

“Kalau bulan Ramadhan harga daging naik tetapi biasanya lang­sung turun setelah Lebaran. Se­karang tidak turun-turun,” kata­nya.

Kondisi berbeda dirasakan Ri­but, pedagang daging di Pasar Serang-Bekasi. Kalau Uci lancar mendapatkan pasokan, Ribut se­baliknya, dia kesulitan dapatkan komoditas tersebut. “Saya sudah keliling ke tempat berbagai pe­motongan di Jabotabek tapi tidak dapat,” imbuhnya.

Untuk mendapatkan daging, satu pekan lalu dia sampai men­carinya ke sejumlah peternak di Jawa Timur. Tapi sayang, hasil­nya tidak memuaskan. Dia mem­pertanyakan, klaim pemerintah bahwa stok sapi di dalam negeri mencukupi.

DPR Desak Hitung Ulang Kuota Lokal

Wakil Ketua Komisi IV  DPR, Herman Khaeron mengusulkan kebutuhan dan pasokan daging dalam negeri di­hitung ulang. Menurutnya, har­ga daging mahal sang­at mungkin terjadi karena salah hitung ke­bu­tuhan masyarakat. Pasok­an tidak seimbang dengan per­min­taan.

“Selama ini ada fakta peng­hitungan kebutuhan kuota daging selalu melesat,” kata Herman ke­pada Rakyat Merdeka.

Herman menuturkan, selama ini perhitungan kebutuhan daging dengan melihat pendapatan per kapita per tahun.Perhitungan  tersebut bisa saja meleset karena terjadi perubahan pendapatan masyarakat dampak dari pertum­buhan ekonomi.

Permintaan itu direspon posotif pemerintah. Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa me­ngatakan, pihaknya akan menge­cek jumlah pasokan dan kebu­tuhan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah konsumsi daging masyarakat Indonesia naik dari 1,9 kilogram per kapita/tahun menjadi 2,2 kilogram per kapita/tahun. Sementara jumlah impor daging berkurang. Me­nu­rutnya, dibalik kenaikan harga perlu di­pastikan dulu penye­babnya.

Dia menuturkan, kewenangan penentuan kuota impor pangan berada di Kementerian Pertanian. Pihaknya hanya sebatas mela­kukan koordinasi. Tapi, Hatta janji akan mengkaji ulang data impor. “Kita akan lihat apakah data yang ada akurat,” kata Hatta, Jumat (8/02). [Harian Rakyat Merdeka]