Heran, Kalau Menteri Hatta Tidak Tahu Ganasnya Aksi Kartel Pangan

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, jika benar ada praktik kartel di sektor pa­ngan, dirinya siap turun bersama-sama untuk memberantas.

“Kalau ada kartel kita sikat ra­mai-ramai karena praktik itu me­nyengsarakan rakyat. Jangan sam­pai ada kartel di negeri ini, apalagi memainkan harga,” kata Hatta di Istana Presiden, Jakarta, kemarin.
Namun demikian, Ketua Umum DPP Partai Amanat Na­sional (PAN) ini mengisratkan ti­dak mau gegabah. Dia ingin menge­cek dulu pola pasokan dan perdagangan pangan. Misalnya soal daging. Badan Pusat Statistik (BPS) pernah melaporkan jumlah konsumsi daging masyarakat Indo­nesia naik dari 1,9 kilogram per kapita per tahun menjadi 2,2 kilogram per kapita per tahun.

Se­men­tara jumlah impor da­ging ber­kurang. Menurutnya, se­baik­nya dibalik kenaikan harga perlu dipastikan dulu penye­babnya.

Se­men­tara jumlah impor da­ging ber­kurang. Menurutnya, se­baik­nya dibalik kenaikan harga perlu dipastikan dulu penye­babnya.

Dia menuturkan, kewenangan penentuan kuota impor pangan berada di Kementerian Pertanian. Pihaknya hanya sebatas melaku­kan koordinasi. Tapi, Hatta janji akan  mengkaji ulang data impor. “Kita akan lihat apakah data yang ada akurat,” katanya.

Soal pertemuan dengan Presi­den, Hatta menerangkan, dia me­laporkan kondisi harga pangan. Salah satunya, masalah tren harga daging yang terus naik. Menurut­nya, Presiden SBY memerintah­kan dirinya agar melakukan pe­ngen­dalian. Untuk mengatasi ma­salah itu, SBY akan memanggil Men­teri Pertanian Suswono guna meminta penjelasan.

Dugaan terjadi praktik kartel pangan dua hari lalu disampaikan Komisi Pengawasan dan Per­sai­ngan Usaha (KPPU) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Ketua Kadin Bidang Pem­ber­dayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansur mensinyalir ada enam komoditas dikuasai kartel dengan nilai Rp 11,3 triliun.

Keenam komoditas itu yakni, daging sapi, daging ayam, gula, ke­delai, jagung dan beras. Me­nu­rutnya, praktik tersebut terjadi karena pemerintah tidak mela­kukan pembenahan.

Adanya aksi kartel ini mem­buat dirinya pesimis target swa­sem­bada pangan 2014 akan ter­capai.  “Prak­­tik kartel  menunjuk­kan ke­tahanan pangan kita rapuh.  Saya rasa sulit 2014 swasembada pangan,” imbuh­nya.

Anggota Lembaga Pengka­jian, Penelitian, dan Pengemba­ngan Eko­nomi (LP3E) Kadin,  Ina Pri­miana menyebutkan indikasi  adanya praktik kartel terlihat dari gejolak harga yang tidak  normal. Se­bagian be­sar produk pangan se­­perti kedelai, beras, gula, ja­gung dan daging mengalami tren pe­ningkatan harga hingga 100 per­sen sejak tiga tahun terakhir. [Harian Rakyat Merdeka]