Dahlan Iskan Tidak Mau Kocok Ulang Direksi Pertamina Bikin Heboh

.Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menutup rapat-rapat pengganti Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Padahal, jabatannya akan habis Maret 2013.

Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Ke­men­terian BUMN Dwijanti Tjah­janingsih mengatakan, proses penentuan nasib dirut Pertamina itu berada di tingkat Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Pre­siden SBY dan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Saat ini proses­nya masih tahap penilaian.

“Sekarang prosesnya ada di keduanya, di TPA  dan di Menteri BUMN. Akhir Maret lah,” kata­nya di Jakarta, kemarin.

Dahlan juga masih mengunci mulutnya soal pengganti Karen. Menurut dia, isu pergantian ini sangat sensitif dan bisa mem­buat heboh. Apalagi setiap per­gantian direksi Pertamina akan membuat heboh.

Bekas dirut Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu tak mau mem­buat kehebohan yang ber­dam­pak negatif terhadap per­seroan.

“Saya tidak mau heboh. He­boh­nya bisa melebihi masa ja­batannya,” kata Dahlan.

Saat ini ada empat nama yang beredar akan menduduki kursi nomor satu di perusahaan minyak pelat merah itu. Empat nama itu, yakni Emirsyah Satar (Dirut PT Garuda Indonesia Tbk), Hanung Budya Yuktyanta (Direk­tur Pe­ma­saran dan Niaga Perta­mi­na), Ir­nanda Laksanawan (be­kas Ko­mi­saris Pertamina) dan Henky Tri­haryo Susilo (bekas Wakil Komi­saris Utama Perta­mina).

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, dirut Pertamina yang baru harus bisa meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) sesuai tar­get yang telah direncanakan an­tara pemerintah dan Pertamina.

Selain itu, dia juga harus me­ningkatkan efisiensi pengo­lahan dan distribusi bahan bakar mi­nyak (BBM) serta merea­lisa­si­kan pembangunan dua kilang minyak dengan masing-masing berkapa­sitas 300.000 barel.

“Soal penggantinya itu uru­san Menteri ESDM Jero Wacik dan Menteri BUMN Dahlan Iskan,” tandasnya.

Sekjen Federasi Serikat Pe­ker­ja Pertamina Bersatu (FSPPB) Novi Andri berharap jangan sam­pai pergantian ini terkait dengan kepentingan politik. Apalagi, tahun ini merupakan tahun politik.

“Ini kan tahun politik. Dalam penetapan direksi akan banyak nuansa politik yang bermain,” katanya Rakyat Merdeka, kemarin.

Karena itu, dia berharap dalam memilih dirut Pertamina lebih memprioritaskan profe­siona­lis­me dibanding kepentingan po­litik. Saat ini dia mencium bau yang kuat ada tangan-tangan po­litik yang ingin memasukkan orangnya di kursi nomor satu BUMN perminyakan tersebut.

Sebab itu, Andri meminta dirut yang baru harus berasal dari in­ternal karena akan mudah mem­bawa Pertamina menjadi peru­sahaan minyak kelas dunia.

Se­lain itu, mereka harus mem­pu­nyai integritas dan sikap na­sio­nalisme dalam merebut blok-blok migas yang akan habis kon­traknya.

Pengamat energi dari Refor­Miner Institute Komaidi Noto­negoro mengatakan, calon dirut Pertamina harus memiliki kom­petensi dan integritas serta me­nomorsatukan kepentingan na­sional dibandingkan golongan.

“Bukan malah berangkat dari kepentingan parpol, golongan, apalagi istana,” katanya.

Komaidi mengingatkan, jika memilih dirut Per­tamina baru, maka pe­merintah mesti mendu­kung strategi perseroan mela­kukan bisnis, seperti melakukan akuisisi ladang migas di luar negeri.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali mengatakan, kinerja Pertamina di bawah ko­mando Karen sudah banyak pe­rubahan. Salah satunya dengan meningkatnya laba BUMN mi­nyak itu tahun ini. Apalagi, saat ini di Pertamina juga sudah lebih tertib dan on the track.

“Banyak perubahan yang di­lakukan. Kalau bisa dia (Karen) diberikan kesempatan untuk me­nyelesaikan pekerjaannya,” kata Zainuddin kepada Rakyat Mer­de­­ka, kemarin.

Namun, jika akhirnya peme­rintah menggantinya, Zainudin berharap, penggantinya berasal dari internal Pertamina. Sebab, tugas sebagai dirut Pertamina sangat berat karena terkait de­ngan industri migas yang luas.

“Kalau calon penggantinya ber­asal dari dalam, dia tidak per­lu belajar lagi dan bisa men­ja­dikan Pertamina sebagai world com­pany,” jelasnya.

Untuk nama-nama calon peng­ganti Karen, Zainudin menye­rahkan sepenuhnya kepada pe­merintah. Soalnya, itu kewe­na­ngan eksekutif. [Harian Rakyat Merdeka]