Perumnas Minta Kemudahan Izin Lahan Rumah Di Daerah

Perumnas terus menggenjot pembangunan rumah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di beberapa daerah. Pasalnya, kebutuhan rumah tersebut masih sangat besar. BUMN ini berharap ada kemudahan izin birokrasi di daerah.

Pemerintah daerah (Pemda) diminta memberikan kemudahan sistem birokrasi mulai perizinan, la­han dan lainnya. Menurut Di­rektur Utama Perum Perumnas Hi­mawan Arif Sugito, pem­ba­ngunan rumah PNS masih ter­ken­dala dengan rumitnya birokrasi.

Dia berharap, Pemda bisa mendorong pembangunan rumah PNS dengan memberikan biro­krasi yang mudah.

“Pembangunan rumah PNS di tiap daerah masing-masing ber­beda kebutuhannya. Jadi selama pasarnya ada, dan sarana yang diberikan Pemda terpenuhi, kita siap membangunnya,” ujar Hi­ma­wan saat dikontak Rakyat Merdeka, kemarin.

Perumnas, kata Himawan, tengah menggarap sekitar 3.000 unit rumah PNS di 14 Kabupaten/Kota. Perumnas menargetkan, tahun ini bisa segera  rampung.

“Dari sekitar 3.000 unit rumah PNS yang digarap, sekitar 50 persennya tersebar di wilayah Timur Indonesia, karena di ka­wasan tersebut pembangunan rumah PNS cukup besar. Di antaranya, Maumere, Majene, Gorontalo Utara, Dejawa, Ta­rakan, Karang Asem dan Ter­nate,” ungkapnya.

Perumnas juga mendukung langkah Asosiasi Pengembang Peru­mahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) untuk membangun perumahan PNS.

“Pengalihan rumah PNS ke Apersi tidak masalah. Perumnas mendukungnya. Siapa pun yang garap tidak masalah karena kebu­tuhan rumah untuk rakyat masih cukup besar,” ujar Himawan.

Bangun Rumah PNS

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz akhirnya meng­alihkan proyek pem­ba­ngunan rumah PNS di 55 Ka­bu­paten/Kota yang sebelumnya men­jadi tanggung jawab Perum­nas kepa­da Apersi.

“Kami akan menjembatani Apersi dengan Pemda. Kita akan buat surat pengantar untuk me­nawarkan kerja sama pem­ba­ngunan perumahan bagi PNS ini,” kata politisi PPP ini.

Menurut Djan, potensi pasar untuk perumahan PNS masih cukup besar. Saat ini,  banyak PNS yang belum me­miliki tem­pat tinggal sendiri. Jika ada kota yang memiliki 5.000 sampai 6.000 PNS, maka pangsa pasar bagi para pe­ngembang sudah sangat jelas. Namun, dia men­syaratkan pembangunan rumah bagi PNS harus kuat  dan tam­pilannya menarik.

“Kalau bisa juga menerapkan tek­nologi rumah cetak supaya proses pembangunan lebih ce­pat,” ucapnya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aper­si Eddy Ganefo me­nambahkan pihaknya segera menyiapkan konsep rumah PNS dengan harganya ter­jang­kau. Hal ini sekaligus untuk  mendukung program Kemenpera.

Karena itu, Apersi berharap kerja sama dengan Pemda akan berjalan dengan baik. Pihaknya, sudah menyiapkan para ang­go­tanya untuk menawarkan kerja sama jika Pemda sudah siap.

“Kami berharap Pemda bisa menyediakan tanah untuk lokasi serta mempermudah perizinan pem­bangunan rumah PNS,” tan­dasnya. [Harian Rakyat Merdeka]