Target pertumbuhan ekonomi 2012 sebesar 6,5 persen tidak tercapai. Kinerja tim ekonomi Kabinet Ekonomi Bersatu (KIB) jilid II dinilai gagal.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2012 tercatat 6,23 persen. Penyumbang utamanya adalah konsumsi domestik dan investasi. Angka tersebut lebih rendah dibanding target pemerintah 6,5 persen.
“Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia dari triwulan I hingga triwulan IV mencapai 6,23 persen,†ujar Suryamin dalam jumpa pers di kantornya, kemarin.
Padahal, sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengatakan, perekonomian Indonesia masih menunjukkan trend positif. Tahun lalu, ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 6,3 persen dan tahun ini diprediksi melonjak menjadi 6,5 persen. Pasalnya, sepanjang 2012 ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik ketimbang negara lain.
Suryamin mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV (year on year) 2012 hanya tercatat 6,11 persen dan turun 1,45 persen dibanding triwulan III.
Dia menandaskan, pertumbuhan terjadi di semua sektor ekonomi, terutama dalam bidang pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh 9,98 persen serta perdagangan, hotel dan restoran 8,11 persen, dan konstruksi 7,5 persen.
“Tiga sektor inilah yang tumbuh tinggi pada 2012,†kata Suryamin.
Sementara sumber pertumbuhan terbesar pada 2012 berasal dari industri pengolahan yang mencapai 1,47 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran 1,44 persen serta sektor pengangkutan dan komunikasi 0,98 persen.
“Jawa masih menjadi penyumbang utama Produk Domestik Bruto (PDB) nasional,†katanya.
Pengamat ekonomi dari Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Ichsanuddin Noorsy mengaku tidak kaget dengan tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi 2012. Menurut dia, tanda-tanda pertumbuhan ekonomi terjun bebas bisa dilihat dari neraca perdagangan Indonesia yang terus negatif.
“Tim ekonomi pemerintah telah gagal meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semua menteri ekonomi jalan sendiri-sendiri karena tidak ada cetak biru perekonomian,†ungkap Noorsy kepada
Rakyat Merdeka, kemarin.
Klaim pemerintah yang menyebutkan krisis ekonomi Eropa tidak akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kata dia, akhirnya terbantahkan dengan data BPS tersebut. Noorsy menilai, turunnya pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi kinerja dalam negeri yang lebih banyak impor.
Buktinya, lanjut Noorsy, saat ini pasar dalam negeri diserbu barang-barang impor dari China. Dengan kondisi ini, pertumbuhan perdagangan hanya dinikmati para importir.
“Asing yang menikmati pertumbuhan, sedangkan Indonesia tidak. Pemerintahan semu akan melahirkan kebijakan semu. Dari kebijakan semu akan melahirkan otoritas semu dan menciptakan pertumbuhan yang semu juga,†sentilnya.
Ditanya prediksi pertumbuhan ekonomi 2013, Noorsy mengaku punya dua skenario. Pertama, skenario optimistis di mana angka perumbuhan 6,2-6,3 persen. Alasannya, perekonomian Amerika dan Eropa mulai bangkit ditambah China mulai produksi normal.
Kedua, skenario pesimis dengan angka pertumbuhan 5,8-5,9 persen. Alasannya, tahun ini merupakan tahun politik. Menurut bekas anggota DPR itu, pemerintah terutama menteri yang dari partai politik akan mulai sibuk. Apalagi, konflik politik sudah mulai terasa dari awal tahun ini.
Hal itu, lanjut Noorsy, menyebabkan ketidakpastiaan atau risiko politik makin tinggi. Dampaknya, semua harga akan naik dan inflasi akan naik. Pada saat yang sama, kerja sama pusat dan daerah tidak bagus.
“Kondisi ekternal (ekonomi dunia yang baik) tidak bisa dimanfaatkan pemerintah karena situasi internal. Pebisnis juga hanya akan melakukan investasi semester I- 2013 saja. Lebih dari itu mereka wait and see sampai 2014,†ujarnya.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, sedari awal pihaknya memang memprediksi pertumbuhan ekonomi 2012 hanya 61-63 persen. Target pemerintah 6,5 persen dinilai terlalu tinggi.
“Target 6,5 persen itu harus dibarengi dengan stimulus fiskal dari pemerintah, tapi kenyataannya tidak dilakukan,†kata Enny.
Ditambah, minimnya pembangunan infrastruktur. Padahal, pembangunan infrastruktur yang memadai akan berdampak pada percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi. “Yang terjadi, sudah anggarannya minim sekitar Rp 150 triliun, penyerapannya juga 70 persen,†sesal Enny.
Menurut Enny, pertumbuhan itu autopilot. “Bahkan jika pemerintah tidur dan tidak membuat kebijakan yang macam-macam, pertumbuhan akan tetap sama, bahkan lebih tinggi,†cetusnya. [Harian Rakyat Merdeka]
