Ada Potensi Penyimpangan, Perubahan Kurikulum Mending Digelar 2014 Saja

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh menaikkan pos anggaran kurikulum baru sebesar Rp 2,4 triliun tanpa dibahas di DPR. Kenaikan anggaran ini dikhawatirkan mengulang kasus Hambalang.

Anggota Komisi X DPR bi­dang Pendidikan dari Fraksi Gol­kar Zulfadhli meminta Men­teri Nuh untuk tidak gegabah da­lam memutuskan anggaran ku­ri­kulum. Diakuinya, nilai anggar­an sebesar Rp 2,4 triliun pun belum pernah disampaikan dan dibahas di DPR.

“Kenaikkan ini kesannya jadi buru-buru. Kita juga kaget, tiba-tiba ada angka itu. Padahal, ter­akhir waktu kita rapat nilainya nggak segitu, cuma sekitar Rp 600 miliar. Kalau sampai Rp 2,4 triliun naiknya jauh sekali,” cetus Zulfadhli saat dikontak Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurutnya, pembengkakan pos kurikulum ini akan mem­berikan potensi penyimpangan maupun masalah lainnya.

“Kita harusnya berkaca pada kasus Hambalang di Komisi X bidang olahraga. Sama seperti se­karang, tiba-tiba sudah ada ang­garan proyeknya, tapi nggak per­nah dibahas di DPR,” cetusnya.

Zulfadhli  mengatakan, peru­bahan kurikulum baru ini se­baik­nya ditunda hingga 2014.

“Jadi biar persiapannya matang dulu. Percuma kalau buru-buru nanti malah menimbulkan ma­salah baru,” sarannya.

Ia juga menuturkan, DPR akan segera melakukan pembahasan terkait anggaran tersebut dengan Kemendikbud pada Selasa (5/2) malam.

Anggota Komisi X DPR lain­nya Raihan Iskandar meragukan kurikulum 2013 bisa berjalan de­ngan baik, jika nanti disetujui.

“Sekarang saja manajemen ke­uangannya sudah mulai nggak beres. Berubah-ubah terus,” tu­tur Raihan beralasan.

Anggaran sebesar apa pun, lan­jutnya,  jika paparannya lo­gis, ti­daklah masalah. Namun, jika di­sampaikan dengan tiba-tiba, bisa menimbulkan kecuri­gaan berba­gai pihak.

“Kurikulum itu kan perubahan besar yang akan menentukan pendidikan anak bangsa ke de­pan. Jika dalam pembahasannya saja tidak beres gimana mau ber­­manfaat. Anggaran ini harus di­sampaikan dengan terang ben­derang,” cetusnya.

Mendikbud Muhammad Nuh berkilah, seluruh kegiatan dan anggaran pendidikan telah diba­has bersama dengan Komisi X DPR termasuk didalamnya ter­kait langsung dengan kurikulum.

“Tidak mungkin membuat ang­garan tanpa pembahasan dengan Komisi X DPR karena ini Ang­garan Pendapatan dan Be­lanja Negara (APBN),” cetus bekas Rektor ITS Surabaya ini.

“Tidak perlu khawatir ada ‘Ham­balangisasi’ dalan penga­juan anggaran ter­se­but. Kita tidak ingin menam­bah per­kara,” imbuh Nuh.

Penggunaan anggaran terbe­sar, jelasnya, digunakan untuk peng­gadaan buku sebanyak 72,8 juta eksemplar senilai Rp 1,2 tri­liun. Se­mentara untuk pelatihan guru Rp 1,09 triliun.

Harga satuan buku termasuk untuk pencetakan dan pengiriman untuk jenjang SD sekitar Rp 7-8 ribu, sedangkan untuk SMP dan SMA Rp 17-20 ribu.

“Pelatihan guru tak hanya un­tuk tahun ini saja, yang akan me­ngajar di 2014 juga dilatih. Pe­latihan di­lakukan selama lima hari ter­masuk biaya makan,” terang Mendikbud.

Nuh menegaskan, im­ple­men­tasi awal kurikulum dila­ku­kan bertahap. Untuk jenjang SD ke­las 1 dan 4 atau sebanyak 10 per­sen populasi. Kenaikan anggaran ku­rikulum sebesar Rp 2,491 tri­liun untuk memenuhi pos-pos pen­didikan.

Anggaran tersebut tersusun atas anggaran melekat sebanyak Rp 1,740 triliun (69,9 persen) dan anggaran tambahan sebanyak Rp 751,4 miliar (30,1 persen).

Dia merinci, anggaran melekat bersumber dari APBN Rp 991,8 miliar. Dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 748,5 miliar. Dana itu  untuk pelatihan guru dan penga­daan buku. [Harian Rakyat Merdeka]