Srikandi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menaksirkan total kerugian banjir yang melanda Jakarta dan wilayah di sekitarnya selama sepekan lebih lalu mencapai Rp 32 triliun.
Ketua Umum Srikandi Hanura, Yani Miryam melalui siaran pers yang diterima Rakyat Merdeka Online, Kamis (31/1) memaparkan, angka kerugian tersebut mencakup potential lost akibat banjir yang mencapai kisaran Rp 5 triliun untuk kawasan DKI. Sedangkan wilayah sekitar Jakarta seperti Bekasi, Depok dan Tangerang berkisar Rp 2-3 triliun. Selain itu juga terdapat dana untuk pemulihan perekonomian di kaswasan tersebut yang diperkirakan mencapai 3-4 kali lipat atau sekitar Rp 21-31 triliun.
Dengan dana sebesar itu. kata dia lagi, sebetulnya bisa dialokasikan untuk membangun infrastruktur yang memadai di kawasan tersebut. Srikandi Hanura pun mendesak pemerintah secara serius agar sesegera mungkin menuntaskan permasalahan banjir di Jabodetabek. Sebab, jika tak jua terselesaikan bisa mengakibatkan kerugian besar bagi kalangan industri dan perekonomian nasional.
Kerugian ini bisa dilihat dari sejumlah jalan di Jakarta yang belum bisa dilalui karena masih terendam genangan air hingga setinggi 50-80 cm. Bahkan salah satu tanggul Banjir Kanal Barat (BKB) di Jalan Laturharhary, Jakarta Pusat, pada beberapa waktu lalu hingga menyebabkan ruas Jalan Sudirman-Thamrin tenggelam.
"Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka dipastikan kerugian akan melonjak tajam dan pada akhirnya, masyarakatlah yang menanggung akibat kerugiannya," tekannya.
Pihaknya menyadari masalah banjir di ibukota tidak mudah diselesaikan dalam waktu dekat. Namun setidaknya ada langkah-langkah antisipasi banjir secara komprehensif yang dapat dilakukan pemerintah bekerja sama dengan kalangan industri. Seperti, kata Yani mengusulkan, membangun
Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) yang beranggaran Rp 1,427 triliun untuk menambah kapasitas KBB. Kemudian membangun sudetan sepanjang 2,1 kilometer dari Sungai Ciliwung hingga ke Kanal Banjir Timur yang bertujuan mengurangi debit air yang mengarah ke Jakarta dengan anggaran Rp 700 miliar.
Langkah antisipasi lain yang bisa diambil termasuk mengeruk kali dan normalisasi kali dan sungai-sungai besar, memperceapt pembuatan 10 ribu sumur serapan, membangun terowong multiguna atau
deep tunnel, dan mempercepat pembangunan Waduk Ciawi.
Selain itu juga perlu ada pendekatan lestari melalui perbaikan lahan di hulu dan hilir dengan memperbanyak tutupan hijau agar dapat menyerap air lebih banyak. Kawasan resapan juga perlu diperbanyak dan mengembalikan fungsi tempat parkir air. Dan terakhir, memperketat pengawasan impelementasi aturan koefisien dasar bangunan.
Terkait anggarannya, pemerintah daerah bisa meminta dukungan dari pemerintah pusat dan investor termasuk menggandeng kalangan dunia usaha melalui program
Corporate Social Responsibility (CSR)-nya. Apalagi, SILPA nasional pada akhir 2012 mencapai sekitar Rp 26 triliun.
"Artinya, ada anggaran yang bisa dialokasikan untuk mendukung percepatan infrastruktur itu, tanpa harus menamba hutang baru dari luar negeri.Termasukuntuk program-program infrastruktur lainnya, mengingat DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara danpusat perekonomian nasional,†tegas Yani.
[wid]
