REI Setuju Proyek Properti Di Jakarta Dimoratorium

Pengembang menyatakan siap diaudit dan mendukung moratorium oleh Pemprov DKI Jakarta terkait proyek pembangunan perkantoran, mall maupun apartemen yang dinilai tidak memiliki standar kelayakan bangunan.

Pasca banjir Jakarta, banyak gedung mengalami kebocoran saluran air dan tidak memiliki drai­nase (saluran air) yang sesuai dengan standar pembangunan permukiman, hingga menye­bab­kan korban jiwa dan meru­gi­kan perekonomian nasional.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso me­nya­ta­kan, tidak keberatan adanya au­dit dan moratorium oleh Pem­prov DKI Jakarta. REI meng­klaim, pihaknya telah memba­ngun mall dan apartemen sesuai standar ke­layakan bangunan.

“Kami siap diaudit dan men­dukung moratorium. Semua pro­yek yang dilakukan sudah sesuai prosedur kelayakan,” klaim Se­tyo Maharso saat dikontak Rak­yat Merdeka, kemarin.

REI mendukung upaya Pem­prov DKI Jakarta menertibkan developer nakal dalam pem­ba­ngunan gedung di Jakarta. Pem­­da, kata dia, harus mener­tibkan para pengembang yang diduga me­lakukan pem­ba­ngu­nan ge­dung secara serampa­ngan, ter­uta­ma developr yang tidak me­miliki induk yang me­­nau­nginya.

“Yang saya tahu, pe­ngem­bang di luar asosiasi yang bangun ge­­dung, mall maupun aparte­men, sekitar 10 persennya tidak me­miliki standar yang la­yak,” ung­kapnya.

Head of Investor Relations PT Agung Podomoro Land (APL) Wibisono mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Wi­dodo (Jokowi) soal moratorium gedung perkantoran, apartemen dan mall. APL meng­klaim, tiap mall mau­pun apar­temen yang mereka bangun, sekitar 40 per­sen me­rupakan area hijau dan memiliki drainase yang baik.

“Proyek Green Bay, sudah ada sekitar 30 persen atau se­besar 3 hektare untuk taman. Se­dangkan Central Park terda­pat 30-40 per­sen merupakan area hijau. Ini menjadi satu-sa­tunya mall yang memiliki ruang terbuka hijau,” kata Wibisono.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, saat ini banyak pembangunan mall maupun apar­­temen yang menyalahi tata ruang Jakarta.

“Kalau ada mall yang memiliki ruang terbuka hijau (RTH), pa­ling hanya sekitar 3 persen me­mi­liki fasilitas tersebut. Se­dang­kan yang lainnya belum tentu. Banyak oknum di lapangan yang main mata dengan pengembang soal izin bangunan maupun kela­yakan bangunan,” tuding Ali.

Ali menyarankan Pemprov DKI segera membuat tata ruang dan pengawasan yang ketat ter­hadap perizinan mall baru.

“Kebijakan ini sudah tepat dan harus secepatnya dilakukan. Ini sangat penting untuk mempe­r­siap­kan perizinan mall baru agar sesuai dengan tata ruang wilayah DKI Jakarta,” tegas Ali.

Pengembang Mesti Diaudit

Wakil Ketua Komisi V DPR bidang Perumahan Mulyadi men­dukung langkah Pemprov DKI Jakarta dalam moratorium semua proyek di Jakarta.  

“Tapi nanti tidak hanya dari segi drainase saja yang diper­baiki, seluruh aspek juga se­per­ti faktor keamanan, sistem eva­kuasi, pembuangan air lim­bah dan lainnya harus diper­ha­ti­kan,” pinta politisi De­mo­krat ini kepada Rak­yat Merdeka, kemarin.

Mulyadi meminta Gubernur Jokowi mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk me­lakukan mora­torium terhadap pembangunan mall dan aparte­men di Jakarta.

“Yang perlu diwaspadai, ja­ngan sampai ada permainan dan praktik kongkalikong di la­pa­ngan. Harusnya gedung tidak la­yak, malah dibilang layak dan me­menuhi standar permukim­an,” warning Mulyadi.

Gubernur Jokowi berjanji akan meng­evaluasi semua pemba­ngunan apartemen dan mall di Jakarta. Ia siap menindak dan memberikan sanksi, jika dite­mu­kan pe­lang­garan oleh pe­ngem­bang melalui Peraturan Guber­nur (Pergub).

“Moratorium pembangunan mall dan audit akan segera kita lakukan. Jangan sampai kejadi­an pasca banjir terulang baik pe­ru­mahan, mall, kantor dan lain­nya. Semua harus pakai sumur resap­an,” ujar Jokowi.

Untuk itu, ia akan menge­luar­kan Peraturan Gubernur (Per­gub) baru terkait Izin Mendiri­kan Ba­ngunan (IMB). Pasalnya, ke­ter­sediaan sumur resapan yang me­miliki kedalaman seki­tar 100-200 meter di setiap ba­ngu­nan men­­jadi salah satu fo­kus Pem­prov DKI dalam men­cegah ter­jadinya banjir.

”IMB di Jakarta masih sangat longgar dan memudahkan para pengembang untuk membangun di segala lokasi,” cetusnya. [Harian Rakyat Merdeka]