.Perum Bulog diminta segera menarik beras untuk rakyat miskin (raskin) yang menganÂdung kutu karena berbahaya bagi kesehatan.
Anggota Komisi IV DPR I MaÂde Urif mengaku, pihaknya sudah banyak menerima laporan dari berbagai daerah yang menemukan beras raskin dengan kualitas sangat rendah dan berkutu. Beras-beras tersebut tidak layak konsumsi.
“Bulog harus menarik beras yang tidak layak makan itu,†teÂgas Made kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, Bulog harus meÂningkatkan kualitas raskin. Salah satunya dengan melakukan pemÂbenahan infraÂstruktur perÂguÂdangan dan meningÂkatkan pemeÂliharaan beras.
“Raskin jangan lama-lama diÂsimpan di gudang, harus ada perÂputaran. Jangan sampai beras itu menumpuk bertahun-tahun di gudang karena akan menimbulkan kutu,†seru Made.
Made mengaku tidak heran jika masih banyak beras Bulog yang ditemukan mengandung kutu. Sebab, raskin itu banyak berasal dari impor dan berkuaÂlitas renÂdah. Beras impor yang masuk di Indonesia itu biasanya beras yang tidak laku lagi di neÂgara orang. Karena itu, dijual dengan harga murah.
Dia berharap, Bulog terus meÂningkatkan perawatan infrastruktur pergudangan. Meski begitu, Made membantah DPR mengÂhambat perbaikan infraÂstruktur Bulog dengan menghambat anggarannya.
Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, pihaknya akan mengganti beras yang mengandung kutu. Meski begitu, menurut dia, beras berkuÂtu wajar karena kutu pasti ditemukan di dalam beras.
“Dalam beras itu pasti ditemuÂkan kutu, terutama kutu-kutu yang kecil, itu tidak masalah,†katanya kepada
Rakyat Merdeka.
Menurut dia, walaupun telah mengalokasikan belanja modal untuk perbaikan kualitas gudang penyimpanan beras, dia tidak beÂrani menjamin beras milik Bulog bebas dari hama seperti kutu 100 persen. Alasannya, Indonesia meÂrupakan negara tropis.
Untuk merawat beras Bulog dari kutu, pihaknya melakukan perawatan dengan menyemprotkan zat kimia yang sudah ada izin dari Kementerian Pertanian dan tidak mengandung zat berbahaya. Dengan zat tersebut, kutu di dalam beras bisa dikendalikan dan mati.
Karena itu, Sutarto meminta, agar masyarakat ikut mengawaÂsinya. Dia bilang, pengawasan beÂras itu termasuk tanggung jawab daerah juga. “Kami selalau melakukan pengawasan, namun pemerintah daerah dan dinas terÂkait juga ikut mengawasinya dengan datang ke gudang Bulog untuk mengeÂceknya,†jelasnya.
Dia juga mengklaim, sebetulnya kualitas gudang penyimÂpaÂnan Bulog lebih bagus dari milik swasta. Namun, jumlah beÂras yang mereka simpan setiap tahun lebih dari 2 juta ton memÂbuat jumÂlah beras dengan gudang yang berkualitas tidak seimbang.
Selain itu, Sutarto menyadari sulit meminta pemerintah dan DPR menambah anggaran Bulog membangun gudang baru dengan teknologi bebas udara. Selama 2012, Bulog telah menggeÂlonÂtorkan dana Rp 22,29 miliar unÂtuk membangun sembilan guÂdang baru dengan total kapasitas 10 ribu ton.
Menteri Pertanian (Mentan) Suswono menegaskan, pemeÂrinÂtah atau kepala desa bisa menolak beras berkutu dari Bulog.
“Kalau memang beras yang diberikan Bulog kualitasnya tidak seperti beras medium, pemerintah atau kepala desa sudah bisa menolak,†kata Suswono.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, untuk membuktikan beras yang diberikan Bulog kualitasnya buruk, dia ingin diaudit. Apalagi, saat ini Bulog mendapatkan margin dari pemerintah melalui harga pemÂbelian pemerintah (HPP) yang diÂteÂtapkan Rp 6.600 per kg. [Harian Rakyat Merdeka]