Dahlan Tunda IPO 2 BUMN Bos Bursa & Analis Kecewa

.Langkah Menteri BUMN Dahlan Iskan yang menunda penjualan saham perdana (IPO) tiga BUMN, membuat kecewa otoritas bursa dan kalangan analis.

Pengamat pasar modal Reza Priyambada menyayangkan te­rus gagalnya rencana penawar­an sa­ham perdana (Initial Pub­lic Offering/IPO) BUMN.

Padahal, IPO tersebut diyakini akan mem­berikan dampak po­sitif untuk pasar modal serta kinerja peru­sa­haan pelat merah. Dengan IPO, kapitalisasi pasar modal bertam­bah dan kondisi BUMN bisa makin sehat.

Menurutnya, masih ada pemi­kiran jika melantai di bursa sa­ham sama dengan menjual aset.

“Beberapa orang masih me­nya­makan antara IPO dan jual aset negara. Kalau masih beda per­­sepsi soal IPO, ya mending­an sa­makan aja dulu persepsi IPO itu apa dan pelajari keun­tungan IPO itu apa,” ujar analis dari Trust Securities ini.

Reza menegaskan, IPO bukan­lah penjualan aset negara karena negara masih memiliki saham ma­­yoritas. Selain itu, pemerin­tah bisa membuat undang-un­dang (UU) ke­­pemilikan asing.

“Misalnya dari 100 persen sa­ham 52-55 per­sen­nya tetap pe­merintah dan sisa­nya publik dan dari sisa 42-45 persen si­sanya dipisah lagi asing cuma boleh misalnya 10 persen, kan sisanya tetap lokal,” jelas­nya.

Awal tahun ini, Dahlan Iskan rencananya melakukan IPO ter­hadap tiga BUMN. Namun ren­cana itu dipastikan batal. Bahkan Dahlan menyebutkan tidak akan ada BUMN yang IPO tahun ini.

“Tidak IPO juga nggak apa apa,” cetusnya.

PT Pos Indonesia dan PT Pe­gadaian batal mencatatkan sa­ham perdana di Bursa Efek In­donesia (BEI) tahun ini karena Komite Privatisasi tidak menye­tujui niat IPO kedua BUMN itu.

Dahlan mengatakan, pemerin­tah tak memberi restu bagi Pe­gadaian melepas saham ke publik lantaran khawatir peran Pega­daian dalam membantu rakyat ke­cil terkikis karena terdorong mencetak laba yang besar. “Kalau PT Pos Indonesia, disebabkan per­seroan harus melakukan reva­luasi terlebih dahulu,” katanya.

Selama ini, lanjut Dahlan, aset PT Pos belum direvaluasi meng­ingat pajak yang harus di­tang­gung cukup besar. Kemam­puan PT Pos juga diragukan untuk me­nanggung pajak pasca reva­luasi aset tersebut. Total nilai aset PT Pos kini mencapai Rp 7 triliun.

Setelah revaluasi, asetnya di­pre­diksi membengkak jadi Rp 11 triliun. Di samping itu, PT Pos juga punya kewajiban sebagai perusahaan negara atau Public Service Obligation (PSO).

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Ito Warsito kecewa dengan kebija­kan pemerintah menunda priva­tisasi tiga BUMN.

“Pemerintah tidak memiliki komitmen untuk mengem­bang­kan pasar modal Indonesia,” kata Ito seperti di­kutip sebuah situs.

Selain menolak IPO kedua BUMN tersebut, Komite Priva­tisasi juga menolak rencana pe­ner­bitan saham terbatas (rights issue) PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Penyebabnya adalah harga komoditas yang sedang turun. Jika Antam rights issue, maka hasil yang didapat tidak mak­simal.

Harapan kini tinggal pada PT Semen Baturaja. Perusahaan ini tinggal menunggu restu Komisi XI DPR untuk melepas 35 persen sahamnya ke publik dengan tar­get dana sebesar Rp 1 triliun. Dahlan mengaku, pihaknya juga sedang membuat daftar sejum­lah anak usaha BUMN yang akan didorong masuk bursa.

“Saya ber­pikir, mungkin Re­kin (PT Rekayasa Industri) bisa kami IPO kan, tapi ini baru pe­mikiran awal,” tandasnya.

Deputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Pandu Djajanto menga­takan, PT Semen Baturaja, Pos Indonesia dan Pegadaian diren­canakan IPO tahun ini. [Harian Rakyat Merdeka]