Tekan Anggaran, Moratorium CPNS Mestinya Tetap Berlaku

Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bakal dicabut tahun ini. Pemerintah akan membuka penerimaan calon PNS secara besar-besaran. Namun, lantaran sistem perekrutan dinilai masih buruk yang berpotensi membuka peluang terjadinya praktik titip menitip, kementerian/lembaga diimbau mengawal secara ketat.

Wakil Presiden (Wapres) Boe­diono me­ngatakan, bukan saat­nya lagi perekrutan calon PNS dilakukan dengan cara titip me­nitip. Cara itu sudah saatnya di­hapus. Dia meng­ingatkan semua pihak agar me­ngedepankan ob­jektivitas untuk menghasilkan aparatur negara yang baik.

“Mari kita perbaiki cara-cara re­krutmen pegawai dengan ob­jek­tif, tidak lagi diwarnai ruang atau celah-celah yang tidak baik,” pesan Boediono di Jakar­ta, Jumat (25/1).

Selain menyinggung soal rek­rutmen pegawai, Wapres juga me­minta agar promosi jabatan dila­kukan dengan cara objektif. Hal semacam itu sudah seharusnya berani diterapkan dari sekarang guna membaiknya sistem birok­ra­si di pemerintahan. Perbaikan pelak­sanaan birokrasi ter­utama di bidang perizinan, pengurusan akte kelahir­an, imi­grasi dan ta­nah, juga harus dilakukan.

Perlu diketahui, sampai akhir 2012, jumlah PNS tercatat 4.462.982 orang atau setara de­ngan 1,90 persen dari hampir 241 juta jiwa penduduk Indo­nesia. Jumlah ini masih ditambah pe­gawai honorer yang me­nye­bab­kan postur birokrasi tambun.

Menteri Pembedayaan Apara­tur Negara dan Reformasi Biro­krasi (Menpan-RB) Azwar Abu­bakar memastikan pelaksanaan tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tak ada lagi titipan, baik dari pejabat maupun dari pegawai kementerian.

“Orang sudah memahami ti­dak bisa lagi melakukan itu, su­dah di­usahakan semaksimal mungkin tidak ada,”kata Azwar.

Menteri asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menje­laskan, bagi para oknum yang ke­tahuan bermain dalam proses pe­nerimaan CPNS, akan segera di­proses hukum. “Tangkap dan keluarkan saja,” tegasnya.

Azwar menjelaskan, saat ini setiap tahunnya PNS yang pen­siun ada 30 ribu. Sedangkan yang baru diangkat menjadi PNS se­kitar 60-70 ribu plus pegawai ho­norer. Oleh karena itu, dia ber­harap, melalui tes penerimaan CPNS ini dapat menyaring orang-orang pandai dan memili­ki kapabilitas untuk bisa menjadi PNS di setiap kementerian dan lembaga pemerintahan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yus­tika menilai, moratorium CPNS harusnya terus dilanjutkan untuk menekan besarnya belanja pega­wai saat ini, terutama di daerah.

“Gendutnya komposisi pega­wai masih terlihat dari besarnya alokasi belanja pegawai di setiap instansi,” kata Erani.

Erani mengatakan, jumlah pe­ga­wai idealnya sesuai ang­garan. Apalagi besarnya belanja pe­ga­wai dinilai tidak produktif dari sisi pembangunan karena tidak diiringi perbaikan kebu­tuhan pe­layanan masyarakat. Karena itu, pemerintah sebaiknya menge­luarkan aturan besaran alokasi belanja pegawai.

“Moratorium harus tetap dila­kukan. Kaji betul-betul sejauh­mana PNS menjawab kebutuhan pelayanan pada masyarakat,” ucapnya.

Menurut dia, belanja pegawai terutama di daerah telah menelan sebagian besar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Belanja pegawai memakan porsi 42,33 persen pada APBN Perubahan 2012 atau sebesar Rp 261,15 triliun. Se­mentara belanja modal hanya men­dapat 22,28 persen atau Rp 137,43 triliun.

“Ini membuat pembangunan infrastruktur rendah, tidak ada terobosan untuk pembangunan daerah miskin,” tandasnya.

Menteri Keuangan Agus Mar­towardojo membenarkan, akan ada perekrutan PNS tahun ini. Namun, perekrutan tidak akan dilakukan secara besar-besaran, melainkan sesuai kebutuhan se­tiap instansi baik kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah (pemda). [Harian Rakyat Merdeka]