Awas, Harga Komoditas Pangan Dimainin Kartel

Ketua Komite Ekonomi Na­sional (KEN) Chairul Tanjung meminta pemerintah melaku­kan pengendalian terhadap harga komoditas pangan. Apa­lagi saat ini kecenderung ber­kembangnya kartel.

Menurut Chairul, saat ini jumlah kelompok masyarakat yang miskin rentan hampir 70 juta orang.

“Mereka ini sangat ber­pe­ngaruh kehidupannya apabi­la terjadi kenaikan harga-harga bahan pokok karena mayoritas pengeluaran mereka digu­na­kan untuk membeli bahan ma­kan­an,” kata Chairul.

Untuk itu, KEN menya­ran­kan pemerintah mengontrol tata nia­ga komoditas pangan agar har­ganya bisa stabil atau turun se­hingga tak menam­bah berat ke­hidupan masyarakat. 

“KEN mengusulkan komo­di­tas yang pengelolaan tata niaganya cenderung oligopolis (dikuasai beberapa pedagang saja) diambil tindakan yang di­anggap perlu untuk meng­on­trol tata niaga komoditas ter­sebut,” tegasnya.

Terhadap perbaikan kesen­ja­ngan dan penanggulan ke­mis­kinan, KEN melihat ada­nya kecenderungan me­ning­katkan rasio kesenjangan ka­rena pendapatan dan pe­nge­luaran strata masyarakat mis­kin dan rentan miskin jauh le­bih kecil dari yang strata me­nengah dan kelompok atas. Jika diteruskan, kesenjangan akan makin lebar.

Menteri Perdagangan (Men­dag) Gita Wirjawan mengklaim tidak ada kenaikan harga yang tinggi pasca banjir yang me­landa Jakarta dan sekitarnya.  Itu diperoleh dari survei ke be­berapa pasar untuk menge­cek harga.

“Yang (harganya) naik cuma telur ayam dan daging ayam. Itu kore­lasinya dengan daging sapi,” ujar Gita.

Menurutnya, kenaikan harga tersebut masih normal dan wa­jar. Kenaikan hanya berkisar dari Rp 70 ribu ke Rp 86 ribu. Se­dangkan beberapa waktu lalu kenaikan bisa mencapai Rp 120 ribu per kilogram.

Bekas Kepala Badan Koor­dinasi Penanaman Modal (BKPM) itu berharap, supplay and demand bisa diseimbang­kan. Menurutnya, jika harga naik, artinya pasokan kurang atau permintaan naik.

Gita mengaku sudah koor­dinasi dengan Menko Pereko­nomian Hatta Rajasa untuk memastikan stok barang tetap ada. Namun, jika ada kejadian yang tak terduga, maka pe­merintah harus mengambil tin­dakan yang realistis. [Harian Rakyat Merdeka]