Berita

bachtiar efeendy/ist

Bahtiar Effendy: PAN Tidak Bisa Lagi Mengklaim Partai Berbasis Muhammadiyah

JUMAT, 25 JANUARI 2013 | 09:00 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

. Hubungan antara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Muhammadiyah belakangan ini dinilai memang agak renggang. Dibandingkan dengan periode Soetrisno Bachir, posisi kader-kader Muhammadiyah di PAN periode ini semakin terpinggirkan. Tidak heran jika banyak kader-kader Muhammadiyah yang berdiaspora ke partai-partai lain.

Dengan sistem konsolidasi organisasi yang dilakukan, menurut gurubesar ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Bahtiar Effendy, terlihat adanya upaya sistematis untuk meminggirkan kader-kader Muhammadiyah di PAN. Hampir 85 persen pergantian pengurus di wilayah dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Sayangnya, penunjukan itu lebih didominasi oleh kader-kader non-Muhammadiyah.

"Sudah tidak rahasia umum, penunjukan ketua DPW PAN selalu didasarkan pada tiga kriteria. Urutan pertama adalah kepala daerah, lalu disusul purnawirawan TNI/POLRI, dan terakhir, pengusaha," kata Bahtiar, yang juga Dekan Fisip UIN Jakarta, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 25/1).


Dengan ketiga kriteria itu, lanjut Bahtiar, kader-kader Muhammadiyah secara tidak langsung akan terpinggirkan. Walau banyak di antara mereka yang memiliki jaringan luas dan pintar mengelola organisasi, belum tentu diberi kesempatan. Karena itu, tidak salah bila orang menyimpulkan bahwa "darah biru" PAN bukan lagi Muhammadiyah.

Kondisi ini, masih kata Bahtiar, berbeda dengan periode Soetrisno Bachir. Pada waktu itu, masih banyak kader-kader Muhammadiyah yang duduk di kepengurusan DPP dan DPW. Dengan komposisi seperti itu, komunikasi antara DPP PAN dan Muhammadiyah tidak pernah tersumbat.

"Saya kira, saat ini PAN sudah tidak bisa lagi mengklaim sebagai partai berbasis massa Muhammadiyah. Walau terasa pahit, warga Muhammadiyah sepertinya sudah sangat memahami fenomena dan fakta-fakta ini," demikian Bahtiar. [ysa]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya