Berita

Politik

Pemilu 2014 Seremoni Melegalisasi Politik Ekonomi Penghamba Modal

SELASA, 22 JANUARI 2013 | 16:42 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Momentum Pemilu 2014 hanya akan menjadi seremoni legalisasi politik ekonomi penghamba modal. Pemilu hanya akan jadi arena perebutan kekuasaan elit belaka.

Begitu benang merah yang muncul dalam diskusi bertajuk Meneropong Politik Indonesia 2014, Melawan Mainstream Demokrasi Modal yang digelar Gerakan Mahasiswa Indonesia (GM-I) di Gallery Cafe TIM, Jakarta siang tadi.

"Saya kira kondisinya akan seperti itu. Sampai hari ini tidak ada kesadaran kolektif dari elit-elit politik yang akan berkontestasi di pemilu nanti berwacana terjadinya perubahan radikal demokrasi substantif, demokrasi yang berkualitas untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk orang per orang seperti yang saat ini terjadi," kata Wakil Ketua Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Bidang Politik dan Jaringan, Ridwan Darmawan, di sela-sela diskusi.


Tanpa ada perubahan radikal dalam cara pandang kita sebagai bangsa berdaulat, kata dia, maka pemilu 2014 hanya akan melegalisasi kontinuitas perampasan tanah-tanah rakyat, politik upah murah, korupsi, eksploitasi sumber-sumber agraria strategis, dan lain-lainnya.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan tidak tepat jika tahun 2013 dan 2014 disebut sebagai tahun politik. Sebaliknya, tahun ini dan tahun depan adalah tahun kematian politik. Maksudnya adalah kematian politik substantif dan akan didominasi oleh politik prosedural seremonial.

"Sehingga diperlukan kelompok masyarakat sipil termasuk mahasiswa untuk siap-siap bekerja keras mengawal hak-hak rakyat agar rakyat tidak dibelakangi atau ditinggalkan oleh pelaku politik akibat dari perebutan kekuasaan dan modal yang akan terjadi," demikian Ray. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya