Harga Naik, Pedagang Yang Timbun Sembako Diancam Denda Rp 100 M

Kenaikan harga sembako sulit dihindari pasca banjir karena distribusi terganggu. Solusi yang harus diutamakan adalah perbaikan infrastruktur.

Sekjen Asosiasi Pasar Tra­di­sional Seluruh Indonesia Nga­diran mengatakan, saat ini ada 43 pa­sar tradisional di wilayah Ja­bodetabek yang terkena banjir. Setiap pasar ada 40-50 pedagang yang terkena banjir.

“Tidak semua pedagang kena banjir, hanya sebagian. Setiap pedagang yang kena banjir rugi Rp 8-12 juta per hari. Keru­gi­annya bisa mencapai Rp 25 miliar dari 43 pasar tersebut per hari,” terangnya di Jakarta, kemarin.

Dia mengakui, harga se­jumlah kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional di Jabodetabek mulai naik. Hal tersebut dikare­nakan dis­tribusi barang menga­lami keter­lambatan. Kenaikan pa­ling ba­nyak dialami sayur-sayuran.

Menurut Ngadiran, pening­kat­an harga bukan disebabkan pa­sokan kebutuhan bahan pokok yang berkurang, tetapi lebih ka­rena gangguan distribusi sehing­ga barang-barang dari luar Ja­karta terlambat sampai.

Anggota Komisi IV DPR Ma’mur Hasanuddin meminta pe­merintah segera melakukan an­tisipasi melonjaknya harga ko­moditas pangan akibat banjir, mengingat di beberapa area pro­duksi terganggu akibat banjir.

Pemerintah, katanya, ha­rus ber­­tindak cepat dalam me­ngon­trol perkembangan harga dan pro­duksi beragam  komoditi pangan. Selain itu, pemerintah harus me­mastikan manajemen stok pa­ngan tersedia dengan baik dan mekanisme alur distribusi yang terkendali, sehingga tidak mem­buka peluang untuk per­mainan spekulan mempermainkan harga.

“Untuk menjaga alur distribusi pangan, maka Kementerian Per­ta­nian, Bulog dan Kementerian Perda­gangan harus segera ber­koordinasi dengan aparat kea­manan dan Kementerian Perhu­bungan memprioritaskan sem­bako,” saran Ma’mur.

Menurutnya, kondisi saat ini bisa saja digunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan menimbun bahan sem­bako. Apalagi, mereka menim­bun dengan alasan tran­s­por­tasi terkendala banjir. “Pe­merintah harus jeli mana peda­gang yang me­nimbun atau hanya transit sam­pai banjir selesai,” cetusnya.

Ma’mur menegaskan, pedagang yang terbukti me­nim­bun harus diberikan sanksi sesuai Undang-Undang (UU) Pangan. Pasal 133 UU Pangan menyebutkan, pe­dagang yang terbukti me­nim­bun yang menyebabkan harga me­lambung tinggi diberikan sanksi pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak Rp 100 miliar.

Menteri Perdagangan (Men­dag) Gita Wirjawan mengklaim, har­ga barang-barang pasca ban­jir di Jakarta masih tergolong sta­­bil. Namun, jika tidak ada per­­baikan infrastruktur dalam be­berapa wak­tu ke depan, pe­nga­­ruh banjir terhadap harga pa­ngan akan lebih buruk.

“Kalau begini-begini terus, ya pasti kita akan terpengaruh, lo­gistik terganggu,” kata bekas Kepala Badan Koordinasi Pena­naman Modal (BKPM) itu di Jakarta, kemarin.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) pun mencatat be­berapa kebutuhan pokok yang harganya naik (lihat tabel).

Gita mengatakan, cara lain un­tuk menstabilkan harga barang adalah kesiapan dari pasar tra­di­sional itu sendiri. Pasalnya, pa­sar tradisional adalah jembatan an­tara pedagang dan pembeli.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Srie Agustina mengaku Kemendag belum memiliki data jumlah pa­sar tradisional di Jabodetabek yang terendam banjir. Karena itu, sulit melacak hambatan distribusi barang yang terjadi akibat banjir.

“Saya tidak tahu sampai seka­rang ada data, misalnya pasar ma­na yang kena banjir, berapa pe­dagang yang kena, mungkin itu dulu yang saya lihat,” ungkapnya.

Menurut Srie, hambatan distri­busi adalah faktor utama naiknya beberapa harga barang pasca ban­jir. Karena itu, pihaknya baru akan melakukan tindakan sete­lah mengetahui jumlah pasar yang terkena banjir.

Dia juga mengaku sejauh ini har­ga barang masih tergolong sta­bil. Hanya sedikit yang me­nun­jukkan kenaikan pasca ban­jir. “Kalau untuk harga sejauh ini masih stabil, yang penting itu du­lu,” kata Srie. [Harian Rakyat Merdeka]