Calon Bos Baru Pertamina Rawan Jadi ATM Parpol

Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM diminta bersikap transparan dalam memilih calon bos baru Pertamina. Ada kekhawatiran calon tersebut akan jadi ATM partai politik (parpol) mengingat pergantiannya dilakukan setahun menjelang pemilu 2014.

Pengamat perminyakan Kur­tubi menilai, diakui atau tidak, pergantian posisi Direktur Uta­ma (Dirut) PT Pertamina (Per­sero) sangat kental muatan po­litisnya. Apalagi, proses terse­but dilaku­kan saat memasuki ta­hun poli­tik, yakni setahun men­jelang Pe­­milu 2014.

“Proses pergantian dirut peru­sahaan BUMN strategis seperti Pertamina harus dicurigai ada tujuan terselubung. Harus diwas­pa­dai skenario-skenario yang bi­sa merugikan kepentingan bang­sa dan negara. Apalagi me­ma­suki tahun politik ini, jangan sampai Pertamina menjadi ATM parpol untuk mencari keuntu­ngan,” te­gasnya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Sebagai informasi, masa jaba­tan Dirut Pertamina Karen Agus­tiawan akan segera ber­akhir pa­da Maret 2013. Peme­rintah di­kabar­kan sudah me­nyi­ap­kan na­ma untuk calon peng­ganti Ka­ren. Salah satunya, Dirut PT Ga­ruda Indonesia Emirsyah Satar.

Uuntuk meng­­hindari kekha­watiran serta ke­curi­gaan ada­nya motif politik da­lam pemi­lihan Dirut Pertamina, saran Kur­tubi, pemerintah harus me­lak­­sanakan proses pemilihan­nya secara trans­­paran.

“Sebagai pemegang saham mayoritas Pertamina, pemerin­tah punya hak menentukan dirut, na­mun harus diperhatikan juga  kepentingan rakyat,” pintanya.

Dia menekankan, Perta­mina tidak hanya butuh dirut yang me­ngerti industri migas, te­tapi juga yang juga punya jiwa na­sio­na­lisame. Makanya, diharap­kan ke­bijakan-kebijakan Per­ta­mi­na ber­orientasi pada kepen­tingan bang­sa dan negara.

Terkait masuknya nama Emir­syah Satar yang disebut-sebut akan menggantikan posisi Karen, Kurtubi kurang sependapat. Me­­nurut­nya, meski Emirsyah di­anggap sukses memimpin Ga­ru­da Indonesia, pengalaman serta latar belakangnya di bidang mi­gas masih kurang memadai.

“Supaya terhindar dari tuduhan asal tunjuk orang serta motif lain­nya, pemerintah mesti mem­be­rikan penjelasan kepada publik dalam memilih sese­orang. Harus Ada argumentasi yang jelas dan masuk akal mengapa Si A dan B yang diusulkan,” katanya.

Karen mengatakan, pergantian jabatan direksi Perta­mina meru­pa­kan hal lumrah. “Biasa kan kalau lima tahun masa jabatan habis,” ujarnya, Jumat (18/1).

Karen ber­janji akan patuh pa­da keputusan rapat pemegang sa­ham, termasuk tentang pelu­ang­nya kembali menjadi dirut Per­tamina.

“Apa­pun keputusan rapat pe­megang saham, saya akan hor­mati dan tun­duk. Karena itu, mengenai pengganti mending tanya Menteri BUMN Dahlan Iskan,” kelit Karen.

Namun ketika dikonfirmasi ke Dahlan, dia mengaku belum me­miliki calon pengganti Karen. “Nggak tahu aku, nggak tahu malah. Nggak,” elak Dahlan.

Wakil Menteri Energi dan Sum­ber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengung­apkan, keputusan final pergantian orang nomor satu di BUMN mi­nyak itu berada di tangan Men­teri BUMN Dah­lan Iskan dan Menteri ESDM Jero Wacik.

“Karena, Pertamina berada di bawah Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN, jadi atas kesepakatan berdua antara Pak Dahlan dan Pak Jero Wacik,” jelas Susilo.

Dia menjelaskan, calon dirut Pertamina akan di-fit and proper test (FPT) oleh Menteri BUMN dan Menteri ESDM Jero Wacik. Kedua menteri ini akan mem­bi­­cara­kan terlebih dahulu ten­tang siapa saja yang akan men­jadi calon dirut Pertamina.  

“Bia­sanya antara Menteri BUMN dan Menteri ESDM ngobrol-ngobrol dulu kemudian di-FPT,” ujarnya.

Informasi yang diperoleh ka­langan pelaku indus­tri migas, ba­nyak alasan me­lengserkan Ka­ren. Salah sa­tunya, Karen ditu­ding gagal me­menuhi target pro­duksi migas Perta­mina.

Sebelumnya, Vice President Corporate Communication Perta­mina Ali Mundakir mengatakan, jabatan Karen memang akan ber­akhir Maret 2013. Namun, dia me­nam­pik keras jika alasan peng­gantian Karen karena gagal me­menuhi target produksi migas.

Dia menyodorkan data, pro­duk­si minyak Pertamina pada 2010 mencapai 121.000 barel per hari (bph). Di 2011, produksi naik lagi menjadi 193.000 bph dan tahun lalu sebanyak 203.000 bph. [Harian Rakyat Merdeka]