Industri Sulit Bersaing Jika Problem TDL & UMP Nggak Diselesaikan

.Tahun ini arus masuk produk impor ke Indonesia diprediksi lebih deras ketimbang tahun lalu. Pemerintah diminta memperketat pengawasan melalui pengkontrolan demi menjaga keberlangsungan hidup industri nasional sekaligus kestabilan neraca perdagangan.

Menteri Perdagangan (Men­dag) Gita Wirjawan menegaskan, tahun ini produk impor masih akan membanjiri tanah air. Hal ini menyusul kondisi perekonomian Eropa dan Amerika Serikat (AS) yang belum pulih pasca diterpa krisis ekonomi global.

Alhasil, China mengalihkan pangsa pa­sarnya ke negara-ne­gara yang eko­­nominya stabil dan terus tum­buh seperti Indonesia.

“Karena mereka (China) ka­pa­sitas produksinya besar sekali, se­lama ini tergantung pada pasar Amerika dan Eropa. Nah, karena lemahnya permintaan di Amerika dan Eropa, mereka akan mencari pasar-pasar baru,” kata Gita.

Menurut dia, disamping ko­n­disi perekonomian yang stabil, produsen asal China melihat In­donesia memiliki tingkat kon­sumsi yang tinggi sehingga sa­ngat menggiurkan untuk dija­dikan pasar alternatif.

Tingginya impor barang dari China memang perlu disiasati dengan memperkuat produsen dalam negeri. Tapi bukan dengan jalan menyetop produk impor ka­rena dapat menggangu hu­bu­ngan dagang.

Selain itu, lanjut Gita, Ke­men­terian Perdagangan (Ke­mendag) belum melihat kondisi yang po­sitif untuk ekspor Ind­o­nesia. Se­bab, belum ada tindakan atau lang­kah konkret untuk men­do­rong perbaikan ekonomi dunia.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nat­sir Mansyur mengingatkan pe­merintah, berdasarkan data Ke­menterian Perindustrian, de­fisit neraca perdagangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir sangat buruk. Jumlahnya men­capai se­kitar 1,3 triliun dolar AS yang di­sebabkan pertumbuhan impor yang selalu jauh lebih be­sar ke­timbang ekspor.

“Pertumbuhan impor yang pa­ling tinggi, yakni lebih dari 50 persen total produk impor In­do­nesia didominasi oleh produk ma­kanan minuman, otomotif, tekstil, besi baja dan mesin. Per­lu adanya kebijakan yang se­im­bang untuk mendorong tu­runnya daya saing produksi da­lam ne­geri yang le­mah,” kata Natsir.

Namun, menurut dia, kenaikan upah mi­nimum provinsi (UMP) dan tarif dasar listrik (TDL) ada­lah persoalan yang selama 15 hingga 20 tahun ini tidak bisa di­selesaikan pemerintah. Hal ter­sebut sangat mempengaruhi da­ya saing produk dalam negeri. As­pek itu juga merupakan gan­jaran terbesar bagi dunia usaha.

“Bagaimana kita mau bersaing kalau urusan UMP, TDL dan se­bagainya tidak bisa dise­le­sai­kan pemerintah,” ujar Natsir.

Pengamat ekonomi Ina Pri­mia­na berpendapat, pemerintah harus terlebih dulu fokus ter­ha­dap per­baikan struktur industri domestik ketimbang mengejar tar­get pe­nyelesaian perjanjian per­daga­ngan bebas. Menurut dia, Free Tra­de Agreement (FTA) ti­dak akan berdampak positif keti­ka industri di dalam negeri tak siap.

Dia mencontohkan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang membuat Indo­nesia kebanjiran produk impor asal Negeri Tirai Bambu ka­rena industri lokal kurang ber­daya saing.

Ina menjelaskan, perbaikan struktur industri yang dimaksud, menyangkut penghiliran industri yang selama ini mandek di hulu dan hanya memperdagangkan barang mentah. Selain itu, pe­merintah juga perlu melakukan pe­metaan terhadap sub sektor industri yang tumbuh.

“Dengan begitu, kita tahu mana barang yang perlu diimpor dan mana yang tidak,” ujarnya.

Dari aspek teknis, Ina juga me­nyoroti tim negosiasi Indo­nesia yang kerap berganti-ganti orang sehingga keputusan yang diambil sering tidak kon­sis­ten.

”Kita harus buat suatu SOP (Stan­dard Operating Procedure). Kalau mau buat FTA, siapa lea­ding sector-nya,” tuturnya. [Harian Rakyat Merdeka]