Kasih Sinyal Dukung Total, Bos SKK Migas Mestinya Pro Nasional

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) terkesan lebih memilih Total E&P Indonesie untuk mengelola lapangan migas Blok Mahakam. Langkah tersebut dinilai tidak pro nasional.

Kepala SKK Migas Rudi Ru­biandini menegaskan, hu­bu­ngan dengan Total tidak hanya sampai di sini atau berakhirnya kontrak pengelolaan Blok Ma­ha­kam sampai tahun 2017 saja.

Menurutnya, kehadiran Total E&P Indonesie yang sudah ber­puluh-puluh tahun mengelola Blok Mahakam sudah sangat memberikan manfaat bagi eko­nomi nasional. Apalagi saat ini produksi gas Indonesia ter­gan­tung pada perusahaan minyak dan gas (migas) asal Prancis itu.

Rudi mengatakan, Indonesia tidak bisa arogan untuk me­nge­lola blok migas sendiri. Se­bab, ke­mampuan sumber daya alam (SDA) saja tidak cukup, tapi harus memiliki teknologi dan investasi yang besar.

“Karena itu, kita tidak bisa ja­lan sendiri dan menutup diri da­lam pengelolaan migas,” kata Rudi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis malam (17/1).

Kendati begitu, bekas Wakil Menteri Energi dan Sumber Da­ya Mineral (ESDM) itu me­nga­takan, SKK Migas hanya pe­laksana dan akan men­ja­lan­kan sepenuhnya keputusan pe­me­rintah terkait nasib Blok Ma­hakam.

Total E&P Indonesie juga ti­dak diam. Perusahaan asal Pran­cis itu terus melakukan lobi ke­pada pemerintah. President Director and General Mana­ger Total E&P Indonesie Eli­sabeth Proust mengeluhkan ketidakpas­tian investasi Total di Indonesia setelah masa kontrak habis 2017. Hinggi kini pi­hak­nya ma­sih melakukan diskusi de­ngan pemerintah soal ke­pastian nasib Total setelah 2017.

Dia juga menyayangkan de­ngan adanya politik perusahaan asing dan nasional. Padahal, Total E&P Indonesie merupakan perusahaan Indonesia dan mul­tinasional, dengan pegawai lo­kal mencapai 3.700.

“Saya sedih mendengar kata asing,” curhat Proust.

Proust mengatakan, Total me­rupakan investor migas ter­be­sar di Indonesia. Untuk tahun lalu, pihaknya mengeluarkan inves­tasi Rp 25 triliun dan ba­gian ne­garanya mencapai  Rp 67 triliun. Hingga saat ini, dari Blok Ma­hakam pemerintah telah me­nerima Rp 830 triliun. Ar­tinya, 80 persen keuntungan diterima negara.

Pengamat energi Sofyano Za­karia mengatakan, SKK Mi­gas harusnya pro kepada ke­pen­tingan nasional.

“Saya du­kung pernyataan Menteri ESDM Jero Wacik yang meminta SKK Migas yang di­pimpin Rudi Rubiandini lebih pro nasional,” katanya

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Farouk me­ngatakan, aliansi masyarakat Kaltim sudah meminta ke DPR agar Blok Mahakam dikelola daerah. Saat ini, pihaknya me­nunggu putusan DPR.

Untuk pengelolaan Blok Ma­hakam bisa mencontoh Riau. Di sana lapangan eks Caltex yang habis kontraknya dikuasai Per­tamina 50 persen dan BUMD 50 persen. “Mereka lihat itu bisa dilakukan di Blok Mahakam. Kontrak Total tidak perlu diper­panjang tapi diberikan blok mi­gas baru,” kata Awang. [Harian Rakyat Merdeka]