Berita

Politik

DPR Telat Usut Keterlibatan Boediono di BLBI

JUMAT, 18 JANUARI 2013 | 22:21 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Keinginan DPR mendalami keterlibatan Boediono dalam megakorupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dinilai terlambat.

"Aneh kalau DPR baru mau mendalami. Kemarin-kemarin kemana saja? Bukannya indikasi keterlibatan Boediono sudah diketahui lama," sindir Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (18/1).

Wacana DPR membentuk tim pengusutan keterlibatan Boediono dalam kasus BLBI disampaikan anggota Tim Pengawas Bank Century, Hendrawan Supratikno. Menurut dia, kerja-kerja pengusutan tersebut bisa saja digabung dengan Timwas Century yang hanya diberi mandat untuk mengusut dan mengawasi kasus Century.


Sementara soal keterlibatan Boediono dalam kasus BLBI jelas disebut dalam putusan MA dimana dia dinyatakan ikut serta memberikan dana kepada Bank Harapan Sentosa.

Tom pesimis pengusutan keterlibatan Boediono dalam kasus BLBI oleh tim bentukan DPR, kalau jadi dibentuk, akan memebrikan hasil yang memuaskan. Pasalnya, keterlibatan Boediono dalam megaskandal bailout Century Rp 6,7 triliun yang sudah terang benderang saja muaranya hingga kini masih gelap.

"Apalagi negara anggap BLBI sebagai utang dan data-datanya sudah banyak yang hilang. Pasti jadi muter-muter lagi nanti," katanya.

Sebaliknya, dia berpandangan, masalah keterlibatan Boediono sebaiknya ditangani oleh penegak hukum. Sekalipun lagi-lagi, publik bisa jadi kecewa karena para penegak hukum kita tidak punya keberanian menyeret orang nomor dua di republik ini.

"Keterlibatan Boediono dalam kasus Century jelas, tapi kan KPK ngeles melulu. Boediono malah dikatakan sebagai warga istimewa, ini kan masalah," demikian Tom. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya