Mentan Sesumbar Mau Kasih Petani Jaminan Uang Premi

.Kementerian Pertanian (Ke­mentan) setiap bulan akan mem­berikan jaminan uang premi Rp 36.000 per hektar kepada petani un­tuk memastikan keber­lang­su­ngan proses bertanam para petani.

“Tahun ini akan dilakukan, bahkan beberapa BUMN sudah menyatakan komitmennya,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Suswono di Jakarta, kemarin.

Untuk tahap percobaan awal, setidaknya 36.000 petani akan mendapatkan jaminan premi ter­sebut. Sementara luas lahan yang akan dijamin dengan premi ter­sebut 3.000 hektar, terutama di sentra Pulau Jawa dan lima pro­vinsi lainnya.

“Dari 180.000 pe­tani, kita akan berikan untuk 36.000 petani de­ngan me­nang­gung 20 persen saja. Sementara yang 80 persen di­tanggung oleh dana tanggung jawab kegiatan sosial atau Cor­porate Social Responbility (CSR),” jelas Suswono.

Suswono menegaskan, ja­m­i­nan premi tersebut akan diberikan menggunakan dana CSR dan ti­dak memakai dana APBN. Selain itu, tidak perlu izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Kalau uji coba ini ber­hasil, asuransi pertanian ini akan dijadikan model,” ucapnya.

Kendati begitu, pemerintah di­nilai masih setengah hati me­wu­judkan program swasembada pa­ngan 2014. Pasalnya, pe­nyu­luh­an kepada para petani ten­tang me­ningkatkan kapasitas pro­duksi sebagai penunjang pen­capaian program tersebut belum mak­simal.

Ketua Umum Perhimpunan Per­tanian Indonesia (Perhiptani) Isran Noor mengatakan, sudah se­harusnya petani dibekali pe­nge­­tahuan. Namun, pengetahuan yang diberikan itu jangan sekadar proses panen, melainkan sampai pe­ngolahan hasil pertanian sam­pai pendistribusian yang efisien.

“Sayangnya, itu belum dila­kukan pemerintah secara mak­simal. Saya rasa ini masalah yang harus ditemukan solu­si­nya,” kata Isran.

Dia berpendapat, Indonesia yang berpredikat sebagai negara agraria sepatutnya tidak ber­gan­tung pada produk impor. Pe­me­rintah harus lebih peduli dan me­­ngutamakan produk lokal untuk me­menuhi kebutuhan da­lam negeri.

“Pemerintah hanya berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan domestik. Mau menggunakan produk impor maupun lokal, yang penting terpenuhi. Ini ke­lemahan sistem pembangunan karena yang diuntungkan adalah produsen asing,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga di­­minta membuat undang-un­dang jika menganggap perta­nian itu pen­ting. Alokasikan anggaran untuk pertanian se­hingga dam­pak­nya tidak hanya pada petani In­do­nesia tapi akan membawa dam­pak pada pem­bangunan Indonesia.

Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang me­lim­pah. Potensi ini harus diimbangi de­ngan pengembangan sumber daya manusia (SDM) terutama petani. Pengembangan tersebut ter­kait masalah produksi kea­ne­ka­ra­gaman pertanian maupun ke­te­rampilan dan teknologinya. [Harian Rakyat Merdeka]