Gagasan SBY Soal Kampanye Murah Tidak Menyelesaikan Masalah

Kalangan oposisi setuju gagasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar kampanye besar-besaran dalam pemilu dan pilpres dibatasi dengan harapan ongkos politik yang dikeluarkan tidak terlalu besar.

"Pada prinsipnya kami setuju dengan gagasan itu," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arif Wibowo kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (16/1).

Tetapi, diingatkan anggota Komisi II DPR RI ini, gagasan yang disampaikan Presiden SBY saat memberikan kuliah umum dalam Indonesia Democracy Outlook yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, kemarin, itu bukanlah jawaban tepat atas problem mahalnya ongkos politik dalam pemilu. Sistem pemilu yang diputuskan saat ini memang membuat ongkos pemilu sangat mahal.

"Kalau mau tidak mahal sistem pemilunya harus dirubah. Makanya kami di PDIP mengusulkan sistem tertutup berdasarkan nomor urut," imbuh Arif.

Dia tidak setuju dengan gagasan bahwa untuk menghilangkan besarnya ongkos politik dalam pemilu dan pilpres dilakukan dengan cara melarang kampanye terbuka. Mahalnya ongkos kampanye hanya menyumbang 20 persen dari mahalnya ongkos pemilu. Selain itu, kampanye terbuka juga bagian dari sarana sosialisasi yang dibutuhkan sekaligus bisa melihat respon dan antusiasme masyarakat terhadap suatu partai atau calon.

"Yang perlu dilakukan pembatasan intensitasnya saja. Misalnya dari yang asalnya 13 kali tiap minggu dirubah jatahnya jadi 10 kali. Dan itu bisa diatur dengan peraturan KPU," tandas Arif. [dem]